Kompas TV nasional politik

Moeldoko Gandeng Yusril Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA, Kubu AHY: Mereka Hanya Cari Pembenaran

Jumat, 24 September 2021 | 07:18 WIB
moeldoko-gandeng-yusril-uji-materi-ad-art-demokrat-ke-ma-kubu-ahy-mereka-hanya-cari-pembenaran
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto (Sumber: (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra))

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara menanggapi kubu Moeldoko yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum dalam uji materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tahun 2020.

Kader Partai Demokrat kubu AHY, Didik Mukrianto menilai bahwa langkah Moeldoko yang menggandeng Yusril menandakan mereka masih terus berupaya melakukan begal partai politik secara inkonstitusional.

Ia menilai, uji materil yang dimasukan oleh mantan kader partai berlambang bintang mercy tersebut masih mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. 

Baca Juga: Gubernur DKI Dipanggil KPK, Demokrat: Apa Ini untuk Persulit Anies Jelang Pilpres 2024?

Menurutnya, upaya tersebut sengaja mereka lakukan hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB ilegal dengan peserta abal-abal yang dilaksanakan pada Maret 2021 lalu.

“Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. ‘Akrobat Hukum’ apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik?”, kata Didik di Jakarta, Jumat (24/9/2021). 

Anggota Komisi III DPR RI ini menyebut, Menkumham Yasonna Laoly mempunyai Tim Pengkaji Hukum yang kuat dan Prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan serta sinkronisasi peraturan perundangan undangan, sebelum menteri mengeluarkan sebuah surat keputusan.

“Permohonan judicial review ini merupakan upaya begal politik dengan modus memutar balikan fakta hukum, namun kami yakin MA akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujarnya.

Baca Juga: Sentil Moeldoko yang Gugat Kemenkumham ke PTUN, Demokrat: Mereka Tidak Dapat Buktikan Dua Hal Utama

Ia juga meyakini para Hakim Agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19