Kompas TV nasional politik

Tak Terpengaruh Isu Amendemen dan Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Minta Simulasi Pemilu 2024

Jumat, 24 September 2021 | 07:10 WIB
tak-terpengaruh-isu-amendemen-dan-perpanjangan-jabatan-presiden-jokowi-minta-simulasi-pemilu-2024
Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Simulasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (Sumber: Kemenko Polhukam)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk segera menetapkan simulasi Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024.

"Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024," kata Mahfud MD usai gelar rapat koordinasi lanjutan Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, bersama Mendagri Tito Karnavian dan lembaga terkait lainnya, di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/9/2021).

Dalam instruksinya, Jokowi juga meminta Mahfud MD bersama Tito agar tidak terpengaruh isu-isu politik yang sedang berkembang.

"Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amendemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya."

"Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, di mana kita bersepakat bahwa menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Presiden itu tahun 2024," tutur Mahfud.

Baca Juga: Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 Tak Akan Ubah Pasal Tentang Masa Jabatan Presiden

Mengenai simulasi Pemilu, Mahfud mengaku sudah membahasnya dengan Mendagri Tito Karnavian. Kemudian akan membahasnya juga dengan DPR, KPU, dan Bawaslu.

Berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan bersama Mendagri, Mahfud mengatakan terdapat beberapa pilihan tanggal yang saat ini sudah mulai dipertajam.

Salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul adalah tanggal 24 April 2024, selain tiga opsi tanggal lainnya yang nanti akan disampaikan ke Presiden Jokowi.

Jika Pemilu dilaksanakan dengan opsi tanggal 24 April 2024, maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai politik sebagai peserta Pemilu 2024, maka harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya 21 Oktober pada tahun ini.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19