Kompas TV nasional wawancara

Kwik Kian Gie: Nikel Harus 100 Persen Dikuasi oleh Negara

Jumat, 24 September 2021 | 00:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie pada Harian Kompas Rabu 22 September 2021 menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam pertambangan sejak 1976.

“Sayang kesadaran ini baru muncul sekarang, Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia tetapi oleh para penguasa diberikan kepada korporat asing dan beberapa partikelir, semoga kali ini titik awal koreksi kesalahan yang terjadi sejak 1976 kata Kwik Kian Gie seperti dikutip Harian Kompas.

Pembangunan smelter pemurnian nikel hingga 30 unit di berbagai wilayah juga ditarget mendukung produksi pertambangan nikel yang tinggi di tanah air.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Kwik Kian Gie mengatakan, nikel harus dikerjakan oleh BUMN dikuasi 100% oleh negara tidak diberikan pada investor asing.

Menurut Kwik Kian Gie, insvestor swasta juga tidak peduli sama sekali dengan dampak lingkungan akibat pertambangan.

Seperti lubang-lubang Bekasi tambang batubara yang ditinggal begitu saja, lalu dengan sengaja membakar hutan demi kelapa sawit sehingga merusak lingkungan hingga satwa.

Penulis : Natasha Ancely

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19