Kompas TV regional berita daerah

Wakil Ketua DPRD Ingatkan PT GNI Jangan Bohongi Masyarakat Morut

Kamis, 23 September 2021 | 15:56 WIB
wakil-ketua-dprd-ingatkan-pt-gni-jangan-bohongi-masyarakat-morut
Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Safri mengungkapkan para tenaga kerja asal Morut yang mengikuti training tersebut otomatis menjadi karyawan PT VDNI dan tidak lagi berstatus karyawan PT GNI (Sumber: kompastv makassar)

MOROWALI UTARA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri meminta pihak PT Gunbuster Nickel Industri (PT.GNI) untuk transparan soal tenaga kerja yang sedang menjalani program magang di smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Site Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"PT GNI harus transparan soal tenaga kerja asal Morowali Utara yang sedang menjalani proses magang di PT VDNI Morosi. Mereka harus jujur soal status para tenaga kerja tersebut," ungkap Safri usai melakukan peninjauan lapangan ke PT VDNI pekan lalu. 

Safri mengungkapkan para tenaga kerja asal Morut yang mengikuti training tersebut otomatis menjadi karyawan PT VDNI dan tidak lagi berstatus karyawan PT GNI. Pihak PT VDNI juga menyebut bahwa tidak ada lagi proses training dan karyawan langsung bekerja sebagai karyawan PT VDNI sesuai kontrak yang diberikan.

"Pekan lalu, saya sudah meninjau langsung ke Morosi. Oleh Wakil Direktur dan HRD PT VDNI menyebut tenaga kerja asal Morowali Utara bukan lagi karyawan PT GNI, statusnya langsung bekerja dan tidak melalui training lagi," ungkap Safri.

Terkait temuan tersebut, Safri mewanti-wanti PT GNI untuk tidak membohongi masyarakat Morowali Utara. Dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak serta merta menerima begitu saja tawaran yang diberikan oleh PT GNI.

"Saya ingatkan PT GNI untuk tidak membohongi masyarakat Morowali Utara. Mereka ini tidak ada bedanya dengan agen tenaga kerja. Saya juga mengingatkan pemda agar jangan mau dikibuli sama pengusaha, kita harus cermat dan tidak gegabah dalam menerima tawaran mereka," tegas Safri.

Ketua DPC PKB Morowali Utara ini menambahkan, pihaknya akan melaporkan temuan ini kepada Bupati dan pimpinan DPRD Morowali Utara untuk menjadi bahan evaluasi agar segera ditindaklanjuti.

#tambang
#morowaliutara
#DPRDmorut

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19