Kompas TV bisnis kebijakan

China Nyatakan Dukung Energi Hijau, Aktivis: Sinyal Energi Kotor Batubara Harus Segera Ditinggalkan

Kamis, 23 September 2021 | 14:45 WIB
china-nyatakan-dukung-energi-hijau-aktivis-sinyal-energi-kotor-batubara-harus-segera-ditinggalkan
Aktivitas bongkar muat batubara di Terminal Tanjung Priok T01 (19/10/2020) (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengumuman terbaru China terkait komitmen tidak akan membangun proyek pembangkit listrik batubara di luar negeri menandakan energi kotor batubara harus segera ditinggalkan.

Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya lewat siaran persnya, Rabu (22/9/2021).

Sebelumnya, sejumlah lembaga finansial juga menyatakan menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek terkait dengan batubara. ”Ini adalah kode keras bagi Pemerintah Indonesia untuk turut melakukan hal serupa,” ujarnya.

Adapun, pada Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) yang akan dibawa Indonesia pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) Ke-26 di Glasgow, November mendatang, menurut Tata masih memberikan porsi besar pada energi kotor batubara sebanyak 38 persen dengan skenario terbaiknya, yaitu Low Carbon Scenario Compatible (LCCP) pada 2050.

"Komitmen China ataupun Korea dan Jepang untuk menghentikan pendanaan ataupun pembangunan PLTU batubara baru di negara lainnya sudah sepatutnya direspons Pemerintah Indonesia dengan menghentikan rencana pembangunan berbagai proyek PLTU," tuturnya. 

Baca Juga: China Hentikan Pendanaan PLTU, Peneliti: Lonceng Kematian Industri Energi Kotor Batubara

Sementara, saat ini Pemerintah Indonesia masih merencanakan untuk membangun tambahan PLTU sebesar 27 Gigawatt (RUPTL 2019-2028). PLN juga baru akan memensiunkan PLTU ultra supercritical pada 2056.

Hal ini sangat bertentangan dengan rekomendasi Panel Antarpemerintah terkait Perubahan Iklim (IPCC) untuk mencapai target 1,5 derajat celsius, yaitu harus menutup 80 persen PLTU yang sudah beroperasi pada tahun 2030, dan melakukan phase out sebelum 2040.

Komitmen negara besar, seperti China, merupakan angin segar bagi energi terbarukan, seperti surya dan matahari, untuk mendapatkan porsi lebih dalam bauran energi nasional.

“Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan seharusnya memberikan ruang bagi energi terbarukan, bukan malah memberikan dukungan bagi solusi semu, yakni nuklir dan berbagai modernisasi teknologi pada pembangkit batubara,” katanya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19