Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Indonesia Akhiri Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Norwegia

Kamis, 23 September 2021 | 11:53 WIB
indonesia-akhiri-kerjasama-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-dengan-norwegia
Menteri LHK, Siti Nurbaya (Sumber: KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM )

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) dengan pemerintah Norwegia terkait kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kerjasama yang dimaksud adalah Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD+). Kerjasama itu ditanda tangani pada Mei 2010 lalu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerangkan, kerjasama tersebut sebetulnya sudah berakhir pada Mei 2020 lalu.

Keputusan mengakhiri kerjasama diambil setelah melalui proses konsultasi intensif antara Indonesia dan Norwegia untuk mempelajari perkembangan selanjutnya.

"Tetapi yang terjadi kemudian, selama proses dari Mei 2020 sampai sekarang terkait juga dengan result based payment (RBP), itu tidak bisa ditemukan hal-hal yang sepakat secara prinsip," ujar Siti, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Anies Ajak Warga Jakarta Bantu Kurangi Emisi Karbon untuk Tingkatkan Kualitas Udara

Menurutnya, pemerintah Norwegia sebenarnya sudah harus membayar RBP sebesar 56 juta dollar AS. Hal itu  berdasarkan kinerja Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan untuk periode tahun 2016-2017 sebesar 11,23 juta ton CO2 atau setara dengan nilai sebesar 56 juta dollar AS.

Namun, dalam prosesnya pemerintah Norwegia mempersyaratkan banyak hal terkait pembayaran RBP ini, seperti evaluasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan ketentuan tentang dana lingkungan yang mereka minta untuk dievaluasi menyesuaikan aturan Pemerintah Norwegia.

"Oleh karena itu Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang (LoI REDD+ dengan Norwegia,” kata dia menerangkan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, sejak awal DPR sudah mewanti-wanti gagalnya kerjasama RI dengan Norwegia terkait REDD+ ini.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19