Kompas TV nasional peristiwa

Luhut Tuntut Perdata Rp100 Miliar, Kuasa Hukum: Fatia Bekerja Bukan Dengan Angka

Kamis, 23 September 2021 | 04:25 WIB
luhut-tuntut-perdata-rp100-miliar-kuasa-hukum-fatia-bekerja-bukan-dengan-angka
Kuasa Hukum Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani menyatakan dalam pernyataan yang disampaikan Fatia tidak ada tendensi caci maki ataupun penghinaan. (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti digugat pidana dan perdata oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Lewat gugatan perdata yang dilayangkan Luhut, jika dikabulkan majelis hakim, dua aktivis tersebut harus membayar Rp100 Miliar.

Kuasa Hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani menyatakan kliennya yang bekerja tanpa pernah berpikir soal angka, saat menyampaikan hasil kajian justru dituntut dengan angka.

Menurut Julius, Fatia merupakan koordinator masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan publik membela korban.

"Dia (Fatia) bekerja bukan dengan angka. Segala konversi pekerjaan dia adalah membela kepentingan publik membela korban. Jadi kami tidak pernah berfikir soal angka, kami tidak pernah memperhitungkan soal angka dan yang lain," kata Julius dalam program 'Sapa Indonesia Malam', Rabu (22/9/2021).

Sebagai informasi, laporan Luhut ke Polda Metro Jaya merupakan buntut dari unggahan kanal Youtube milik Haris dengan konten video 'Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'.

Fatia diundang menjadi pembicara untuk menyampaikan hasil kajian laporan 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya' yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia [2].

Dilansir dari laman resmi WALHI, para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik.

Kajian tersebut memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. Adapun kajian tersebut telah diluncurkan pada 12 Agustus 2021.

Baca Juga: Tanggapi Laporan Luhut, Kuasa Hukum: Bukan Penghinaan yang Disampaikan Fatia, tapi Hasil Kajian

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19