Kompas TV nasional peristiwa

Respons Dugaan Kriminalisasi, Kuasa Hukum Luhut: Malah Klien Kami Ini Demokratis Menghargai Hukum

Rabu, 22 September 2021 | 21:41 WIB
respons-dugaan-kriminalisasi-kuasa-hukum-luhut-malah-klien-kami-ini-demokratis-menghargai-hukum
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang menyatakan, gugatan yang dilayangkan kliennya bukan gambaran dari tindakan represi dan melanggar demokrasi.

Menurut Juniver, apa yang dilakukan kliennya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut, justru merupakan bentuk demokratis menghargai hukum untuk membela hak atas pencemaran nama baik.

"Ini tidak menggambarkan tindakan yang dimaksud represif, ini yang salah. Malahan, klien kami ini dengan demokratis menghargai hukum. Dengan membuat laporan sendiri ke Polda, bagaimana dia membela haknya untuk menguji pencemaran itu," ujar Juniver dalam program "Sapa Indonesia Malam", Rabu (22/9/2021).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa hendaknya gugatan yang dilayangkan Luhut tidak disebut sebagai pelanggaran demokrasi.

"Jadi jangan dilihat dan disebut ini melanggar demokrasi, tidak," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti sudah memperkirakan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bakal melaporkan kliennya ke polisi.

Baca Juga: Tanggapi Laporan, Haris Azhar Tolak Minta Maaf ke Luhut dan Siap Buka Data soal Bisnis Tambang Papua

Langkah somasi yang sebelumnya dilayangkan Luhut dan tim pengacaranya, menurut kuasa hukum Fatia, ditengarai hanya formalitas belaka.

“Dari awal itu sudah kami tengarai, sebetulnya memang ini somasi hanya formalitas saja. Tujuannya memang ingin mengkriminalisasi,” kata kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani, kepada Kompas TV, Selasa (21/9/2021) malam.

Kendati demikian, per hari ini, Rabu (22/9/2021) Luhut Binsar Pandjaitan telah melayangkan gugatan pidana dan perdata untuk Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan informasi bohong.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19