Kompas TV nasional peristiwa

Tanggapi Laporan Luhut, Kuasa Hukum: Bukan Penghinaan yang Disampaikan Fatia, tapi Hasil Kajian

Rabu, 22 September 2021 | 21:18 WIB
tanggapi-laporan-luhut-kuasa-hukum-bukan-penghinaan-yang-disampaikan-fatia-tapi-hasil-kajian
Kuasa Hukum Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani menyebut, pernyataan yang disampaikan Fatia tidak ada tendensi caci maki ataupun penghinaan. (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani mengatakan, dalam pernyataan yang disampaikan kliennya tidak ada tendensi caci maki ataupun penghinaan. Pernyataan Julius ini dilontarkan terkait pelaporan Fatia oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya.

Menurut Julius, pernyataan yang disampaikan Fatia murni berdasar pada kajian yang telah dilakukan oleh sejumlah kelompok sipil, dan bukan penghinaan. Sebab, kata Julius, penghinaan disampaikan dalam nuansa personal.

"Bukan caci maki yang disampaikan Fatia, bukan menghina yang disampaikan Fatia, karena keduanya adalah istilah dengan nuansa personal. Ada kebencian di dalam caci maki dan ada kebencian di dalam penghinaan. Bukan itu yang dilakukan karena ini merupakan hasil temuan yang kemudian disampaikan di YouTube," kata Julius dalam program "Sapa Indonesia Malam" Kompas TV, Rabu (22/9/2021).

Selain itu, Julius juga menyatakan, ada beberapa pejabat yang disebut dalam kajian yang kemudian disampaikan Fatia.

"Artinya ada beberapa pejabat di dalam kajian dan semuanya disebut. Tetapi kemudian yang melaporkan hanya Pak Luhut," tandasnya.

Baca Juga: Tanggapi Laporan, Haris Azhar Tolak Minta Maaf ke Luhut dan Siap Buka Data soal Bisnis Tambang Papua

Kendati demikian, sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya, Luhut telah resmi melaporkan Fatia dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, hingga berita bohong. 

Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan kepada kedua akivis tersebut, pada Rabu (22/9/2021) pagi. 

Adapun laporan ini terdaftar dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut mengungkapkan, keputusannya menempuh jalur hukum untuk membuktikan apa yang disampaikan terlapor tidak benar, sekaligus menjaga nama baiknya dan keluarganya.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19