Puan: Pemda Harus Lakukan Pengawasan Ketat dalam Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran virus corona. 

"Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” kata Puan di Jakarta, Rabu (22/9/2021). 

Politikus PDIP itu mengimbau agar keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. 

Baca Juga: Dua Sekolah di Purbalingga Jadi Klaster Covid-19, Puluhan Siswa Terpapar

"Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya.

“Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah,” katanya. 

Menurut dia, sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.

“Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan,” kata Puan.

Mantan Menko PMK itu menilai akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan. Hal tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik.

“Maka saya mengapresiasi langkah Pemkot Blora yang melakukan screening dengan mewajibkan tes bagi peserta didik sehingga bisa diketahui adanya siswa yang positif Corona sebelum PTM diberlakukan, dengan begitu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan,” tutur Puan.

Baca Juga: DPR Minta Nadiem Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka

Selain itu, pihak sekolah agar melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM.

“Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar melakukan random test Corona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pengawasan,” katanya.