Kompas TV bisnis kebijakan

Pemerintah Diminta Mengevaluasi Aturan terkait Tata Niaga Jagung

Rabu, 22 September 2021 | 13:12 WIB
pemerintah-diminta-mengevaluasi-aturan-terkait-tata-niaga-jagung
Petani menjemur jagung di Desa Toabo, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (30/7/2021). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah diminta untuk mengevaluasi beberapa hal terkait tata niaga jagung, seperti membuka impor jagung pakan di Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta

“Impor jagung perlu dilonggarkan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga pakan ternak dan menjawab keluhan kalangan peternak unggas mandiri terkait tingginya harga jagung pakan,” ujarnya lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Adapun, langkah itu disebutkan Aditya dapat dilakukan dengan cara merevisi Permendag Nomor 21 Tahun 2018 yang hanya memberikan hak mengimpor jagung untuk kebutuhan pakan kepada Bulog.

Menurutnya, relaksasi impor jagung pakan ternak akan dapat menghindari persaingan tinggi antara semua pengguna komoditas tersebut. Baik mulai dari peternak rakyat hingga perusahaan pengolahan besar, untuk mendapatkan jagung dari pasar domestik.

Mengingat,  daging ayam merupakan sumber protein utama di Indonesia, sehingga harga yang tinggi tentu akan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan sumber protein utama tersebut.

Baca Juga: Kementan Sebut Stok Jagung Ada 2,3 Juta Ton, Terus Kenapa Harganya Mahal?

"Pembebasan impor jagung memungkinkan produksi komoditas (ayam) yang lebih efisien," katanya.

Selain itu, menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia memodernisasi industri ayam, menjadikannya lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatifnya di masa depan.

Lebih jauh, pemerintah sebaiknya tidak bergantung pada kebijakan pengaturan harga seperti penentuan harga acuan, karena pengalaman selama ini menunjukkan susah menegakkan kebijakan demikian.

"Penggunaan subsidi, selain membebani fiskal juga merupakan instrumen yang distortif sementara mematok harga jagung di bawah harga pasar menghalangi petani jagung menikmati harga yang pantas sesuai mekanisme pasar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar harga pakan jagung untuk peternak dapat turun menjadi Rp 4.500 per kilogram.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19