Kompas TV nasional peristiwa

IPW: Petugas dan Karutan Mabes Polri Harus Ikut Tanggung Jawab Terkait Penganiayaan Irjen Napoleon

Selasa, 21 September 2021 | 21:20 WIB
ipw-petugas-dan-karutan-mabes-polri-harus-ikut-tanggung-jawab-terkait-penganiayaan-irjen-napoleon
Surat terbuka Irjen Napoleon Bonaparte terkait penganiayaan terhadap Muhammad Kece. (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesian Police Watch (IPW) menyatakan penganiayaan Irjen Pol Napoleon Bonaparte terhadap tersangka penistaan Agama Muhammad Kece telah mencoreng nama kepolisian.

Selain memeriksa Napoleon, kepolisian juga harus memeriksa para petugas dan Kepala Rutan Mabes Polri untuk dimintai pertanggungjawaban.

“IPW mendorong Bareksrim Polri segera memeriksa dan memproses hukum terdakwa Napoleon Bonaparte yang menganiaya tahanan tersangka Mohamad Kece hingga luka luka dan dilumuri kotoran manusia serta mendesak kapolri memeriksa kepala rutan Mabes Polri,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, selain merupakan tindak pidana, perbuatan tersebut juga semakin mencoreng nama kepolisian karena meski sudah jadi terpidana korupsi, Irjen Napoleon masih merupakan anggota aktif kepolisian.

Seperti diketahui Napoleon Bonaparte merupakan terpidana  tindak pidana korupsi dalam  kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra

Dia menjelaskan penganiayaan yang terjadi dalam rutan Mabes Polri tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas kepolisian.

Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Tindakan Irjen Napoleon Bonaparte Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun

Pada  pasal 10 huruf f Perkab 8/2009 disebutkan; Dalam melaksanakan tugas pebegakan hukum setiap petugas/ anggota polri wajib memenuhi ketentuan berperilaku menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang2 yang berada dalam tahanannya, lebih khusus memberikan layanan kesehatan yg diperlukan.

Sementara Pasal 11 (1) huruf b dan menyebutkan petugas polisi dilarang melakukan penyiksaan tahanan, pelecehan, kekerasan seksual.

“Merujuk Perkap tersebut  jelas bahwa selain terhadap NB (Napoleon Bonaparte)  diproses hukum,terhadap petugas tahanan dapat dinilai lalai dalam  menjaga keselamatan tahanan sehingga  perlu diperiksa untuk diminta pertanggung jawabannya,” tuturnya.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19