Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Mahfud MD: Aset Properti Hasil Sitaan BLBI Bakal Digunakan untuk Bangun Lapas

Selasa, 21 September 2021 | 17:53 WIB
mahfud-md-aset-properti-hasil-sitaan-blbi-bakal-digunakan-untuk-bangun-lapas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menerangkan sebagian aset penyitaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) rencananya untuk membangun tempat lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Terkait lapas, saya sudah bicara dengan Menkeu, DJKN, dan presiden. Bahwa kita punya jutaan hektare tanah yang  bisa dipakai dan semuanya setuju. Tinggal nanti anggaran pembangunannya disusun dahulu,” jelasnya dalam konferensi pers terkait perkembangan kasus BLBI, Selasa (21/9/2021).

Ia menyebut, Presiden Joko Widodo telah merestui hal tersebut dan mempersilakan untuk menggunakan tanah hasil sitaan Satgas BLBI untuk kepentingan negara.

“Nanti kita tentukan dimana,” ucapnya.

Ia melanjutkan, rencana tersebut nanti juga tergantung pada diskusi antar Kemenkumham dan Kememkopolhukam untuk merancang apakah benar yang diperlukan lapas atau rumah rehabilitasi.

Baca Juga: Kantongi Bukti, Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Obligor yang Enggan Bayar Utang BLBI Bakal Dikejar

Sebelumnya, Mahfud MD sempat mengatakan memanfaatkan tanah sitaan dari obligor maupun debitur BLBI untuk membangun lapas saat berkunjung ke Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9).

Adapun, pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan progres Satgas BLBI yakni, telah memanggil 24 obligor dan debitur untuk menyelesaikan utang mereka.

“Tim satgas telah membuat beberapa tim pokja (kelompok kerja). Pokja ini melakukan penangan, penyelesaian dan pemulihan hak negara. Mereka membagi berdasarkan kelompok obligor dan debitor,” katanya .

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Ada Obligor yang Berkilah Tak Ada Sangkut Pautnya dengan Dana BLBI

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Lokasi Penangkaran Buaya Disegel

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:02 WIB
Berita Daerah

Hut TNI Gubernur Suapi Danrem

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:56 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19