Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Kantongi Bukti, Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Obligor yang Enggan Bayar Utang BLBI Bakal Dikejar

Selasa, 21 September 2021 | 15:24 WIB
kantongi-bukti-menkopolhukam-mahfud-md-sebut-obligor-yang-enggan-bayar-utang-blbi-bakal-dikejar
Konferensi pers terkait progres penanganan kasus dana BLBI oleh Menkeu Selasa (21/9/2021). (Sumber: Kompas.tv)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan perkembangan tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Ia mengungkapkan sejumlah obligor dana BLBI masih enggan untuk membayar utangnya kepada negara. Padahal, pemerintah disebutnya sudah mau berbaik hati untuk memperkecil nilai utang mereka kepada negara.

Mahfud memaparkan Tim Satgas sebelumnya sudah mengidentifkasi aset dalam bentuk tanah dengan total sekitar 15,2 juta hektar.  Sebesar 5,2 juta hektar di antaranya kemarin di empat kota sudah dikuasai langsung oleh negara dan nanti akan disertifikat dalam nama negara.

Kemudian, utang dalam bentuk uang saat ini juga masih berjalan.  Saat ini, para obligor maupun debitur yang dipanggil hampir semuanya merespon. “Ada yang langsung ok, saya bayar. Ada yang mungkin menyanggah utangnya gak segitu nilainya,” sebut Mahfud, dalam konferensi pers, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Bakrie, 13 Nama Pengemplang Dana BLBI Dipanggil oleh Satgas BLBI

Ia menegaskan, untuk yang dipanggil harus datang terlebih dahulu. Kalau pun tidak datang, pihaknya mempunyai dokumen dan akan terus mengejar para obligor. Bahkan, akan ditempuh jalan hukum karena ini menyangkt kekayaan negara.

Keringanan

Hal ini karena ia geram pada orang yang mengatakan bahwa ini harus dilakukan secara manusiawi.  “Justru itu, mereka diberi pinjaman kepada negara, utang kepada negara, negara mengeluarkan publikasi utang ke Bank Indonesia, kemudian diberikan kepada mereka. Mereka membayarnya jauh lebih murah, karena disesuaikan dengan situasi saat itu," tuturnya.

Dikatakan Mahfud, untuk yang memiliki utang Rp 85 triliun, hanya membayar  17 persen dari angka itu, ada pula yang diberi ketentuan menjadi 30 persen dari utangnya. Hal tersebut mempertimbangkan nilai utang yang disandangnya telah disesuaikan dengan kondisi pada saat waktu meminjam.

“Nah sekarang, sudah gitu masak masih mau Ngemplang,” katanya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:23
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19