Kompas TV bisnis bumn

Karyawan 3 BUMN yang Dibubarkan Gelisah Takut Di-PHK

Selasa, 21 September 2021 | 14:24 WIB
karyawan-3-bumn-yang-dibubarkan-gelisah-takut-di-phk
Logo Kementerian BUMN (Sumber: Kementerian BUMN)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Karyawan 3 BUMN yang dibubarkan Presiden Joko Widodo kini sedang gelisah memikirkan nasib mereka. Para karyawan itu takut akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan tempatnya bekerja dibubarkan kemudian digabung ke BUMN lainnya.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) yang digabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pertani ke PT Sang Hyang Seri, dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) ke PT Perikanan Indonesia (Perindo).

3 perusahaan baru tersebut nantinya akan bergabung menjadi holding BUMN pangan, dengan induk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Ketua Umum Serikat Pekerja BGR Herdi Oktapiandi mengatakan, pihaknya akan mengawal proses pembubaran dan merger perusahaan, untuk menyuarakan aspirasi para pekerja.

Baca Juga: Persiapkan Holding BUMN Pangan, Jokowi Bubarkan 3 BUMN

"Dampak saat ini adalah keresahan dan kekhwatiran kaitan lay off (PHK) dan kondisi tidak berdampak baik. Saat ini sudah bergulir serikat pekerja berkomitmen untuk mengawal ini, serta yang tidak kalah penting merger ini harus saling menguatkan bagi semua pihak," kata Herdi kepada media, Selasa (21/9/2021).

Menurut Herdi, Menteri BUMN Erick Thohir sudah berjanji tidak akan ada PHK. Pernyataan itu disampaikan lewat Deputi Hukum Kementerian BUMN saat sosialisasi terkait aksi korporasi tersebut.

"Dengan sosialisasi yang ada dari Direktur PPI, Direktur BGR dan Direktur RNI, serta dari pertemuan antara serikat pekerja BGR dan Kementerian BUMN, bahwa menjadi komitmen Pak Menteri tidak ada lay off," ujar Herdi.

Namun sampai saat ini, Herdi belum mendapat informasi tentang mekanisme perlahan karyawan. Apakah semua pegawai BGR akan menjadi pegawai PPI, atau ada sebagian yang dialihkan ke BUMN lain.

Baca Juga: Langkah Jokowi Bubarkan 3 BUMN Dinilai Sudah Tepat, Ini Alasannya

Herdi berharap, penggabungan kedua perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis sehingga karyawan menjadi lebih sejahtera.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19