Kompas TV nasional sapa indonesia

Guru Honorer Mengabdi Terhambat Seleksi, Komisi X: Kapan Pemerintah Berpihak pada Guru?

Selasa, 21 September 2021 | 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK, untuk guru tenaga honorer, dinilai kurang memberi rasa keadilan.

Kebijakan afirmasi dan standar tes kompetensi, dinilai akan menyulitkan para guru honorer yang telah lama mengabdi.

Sudah bergabung secara daring, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Unifah Rosyidi, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dan Guru Honorer Asal Karawang yang berulang kali terganjal seleksi CPNS, Imas Kustiani dan sang suami Nana Suhana.

Imas harus dibantu masuk ruangan ujian PPPK yang bertempat di sebuah sekolah, karena menderita stroke sejak beberapa tahun terakhir.

Imas menjadi guru honorer untuk semua mata pelajaran kecuali olah raga, di SD Negeri Wancimekar 1 sudah mengabdi selama 17 tahun.

Imas sendiri sudah beberapa kali mengikuti tes seleksi ASN, namun gagal.

Ia berharap kali ini bisa diangkat, dan bertekad terus mengabdi sebagai tenaga pendidik.

Antusiasme mengikuti tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, juga dirasakan ribuan tenaga guru honorer  di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. 

Salah seorang peserta tes mengaku, sudah lebih dari 13 tahun mengabdi menjadi tenaga honorer.

Sayangnya, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK, dipenuhi sejumlah karut marut persoalan, yang berpeluang memupuskan harapan banyak guru tenaga honorer untuk lolos seleksi.

Sebagian besar guru honorer dinilai akan kesulitan mencapai passing grade, yang disyaratkan dalam seleksi PPPK.

Seleksi PPPK perlu menimbang rasa keadilan atas pengabdian mereka, tak sekedar hasil kemampuan teknis semata. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19