Kompas TV regional berita daerah

Kumham Sulsel Gandeng 20 OBH Bantu Warga Miskin

Senin, 20 September 2021 | 19:55 WIB
kumham-sulsel-gandeng-20-obh-bantu-warga-miskin
Kanwil Kemenkumham Sulsel telah menjalin kerjasama dengan 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sumber: Humas Kanwilkumham sulsel)

 

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kanwil Kemenkumham Sulsel telah menjalin kerjasama dengan 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang telah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum secara cuma-cuma.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anggoro Dasananto mengatakan, 20 OBH ini telah ditetapkan berdasasrkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah melalui proses usulan verifikasi dan akreditasi kelayakan sebagai pemberi bantuan Hukum. Dari 20 OBH, 1 terakreditasi A yakni YLBH Bhakti keadilan Wajo,1 terakreditasi B yakni LBH sinar keadilan Bulukumba, dan sisanya 18 OBH terakreditasi C.

Anggoro menambahkan bahwa hari ini, Senin(20/09) diadakan rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum sekaligus penandatanganan perjanjian tambahan/adendum pelaksanaan bantuan hukum  Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2021.

Kakanwil kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto yang hadir dalam  penandatanganan adendum tersebut. Mengatakan bahwa  pemberian bantuan hukum untuk orang miskin sebagai bentuk  negara hadir akan akses terhadap keadilan (access to justice). 

Pada 2020 lalu,lanjut Kakanwil Harun  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum terbaik 1 (kategori sedang).

“juga, ada dua OBH di Sulsel mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada ajang penganugrahan “access to justice” yaitu LBH Lipang Takalar Sebagai Terbaik I dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk kategori LBH C dan Yaayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Wajo memperoleh penghargaan Terbaik II untuk kategori LBH A,” kata kakanwil Harun 

Kepala Bidang Hukum Andi Haris mengatakan, penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan UU No.16 Tahum 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  
Lebih lanjut Andi Haris mengurai ruang lingkup Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

Andi Haris menambahkan, untuk tahun 2021, Kanwil Sulsel mendapatkan Alokasi Anggaran bantuan hukum  litigasi sebesar Rp. 1.736.000.000 dan Nonlitigasi sebesar Rp. 298.760.000,- untuk 20 OBH yang telah menjalin Kerjasama dengan Kanwil Sulsel. 

“Setelah dilakukan adendum pada hari ini, anggaran litigasi menjadi Rp. 1.943.000.000 dan non litigasi menjadi Rp. 466.700.000. Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari-Agustus Tahun 2021, jumlah layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh 20 OBH ini sebanyak 380 Kasus Litigasi dan 57 Kegiatan Nonlitigasi dengan presentasi penyerapan anggran sebesar 52,34 persen,” ungkap, Haris.

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19