Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Stafsus Menkeu Minta Generasi Muda Tak Sebarkan Disinformasi Soal Utang Negara

Kompas.tv - 20 September 2021, 19:21 WIB
stafsus-menkeu-minta-generasi-muda-tak-sebarkan-disinformasi-soal-utang-negara
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjamin tidak ada kenaikan harga atas pajak pulsa dan token listrik. (Sumber: KompasTV)
Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta masyarakat usia muda tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, khususnya terkait utang negara.

Ia menegaskan, literasi awal yang penting dipahami bersama dengan kaum muda adalah agar tidak terjebak pada informasi-informasi yang bersifat disinformatif dan yang membuat kita ketakutan akan masa depan.

Prastowo menyesalkan munculnya narasi bahwa setiap bayi yang baru lahir di Indonesia menanggung utang dengan jumlah tertentu di media sosial.

Sepatutnya, masyarakat usia muda yang bermain media sosial mesti mengenali fakta-fakta keseharian yang merefleksikan konteks saat ini, dan tidak sekadar menyebarkan ketakutan akan masa depan.

Prastowo menganalogikan, mengurus negara sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mengelola rumah tangga. Terkadang rumah tangga membutuhkan pembiayaan atau utang untuk memenuhi kebutuhan produktifnya.

Baca Juga: Buka Indonesia Fintech Summit 2020, Jokowi: Jadilah Penggerak Literasi Keuangan Digital

Hal itu berlaku juga pada negara, kata dia.

"Ketika perekonomian melambat karena pandemi, otomatis penerimaan pajak turun. Padahal belanja negara sedang naik untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial, kita perlu pembiayaan dari utang,” terang Prastowo dalam talkshow daring Infest Inkubasi 2021, Senin (20/9/2021).

Ia mengatakan, tidak masalah meminjam uang untuk kebutuhan yang baik bagi produktivitas. Apalagi jika diyakini bahwa pendapatan ke depan, baik sebagai negara maupun anggota rumah tangga, akan meningkat.

“Jadi jangan takut meminjam untuk membuka toko atau untuk modal investasi, tidak ada salahnya. Asalkan dengan kemampuan kita, kita yakin akan mendapat hasil yang besar,” katanya.

Pada dasarnya, untuk pembiayaan, selain melalui peluncuran Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah mendapat pembiayaan dari beberapa negara yang berhubungan baik dengan Indonesia.

Negara ini biasanya memberikan pinjaman yang bisa dikembalikan secara mencicil dalam jangka panjang, dengan bunga kecil.

Baca Juga: Utang Indonesia dari Bank Dunia untuk Pariwisata Capai Rp 4 Triliun, Dipakai Apa Saja?

 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x