Kompas TV nasional peristiwa

Raker Soal Harga Telur dan Pakan Ternak di Komisi IV, dari Buang Angin hingga Tuan Besar

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
raker-soal-harga-telur-dan-pakan-ternak-di-komisi-iv-dari-buang-angin-hingga-tuan-besar
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (Sumber: KOMPAS TV-)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Harga telur yang jatuh dan pakan ternak yang mahal, ramai dibahas dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, hari ini, Senin ( 20/9/2021). Salah satunya, imbas  demo dari peternak ayam asal Blitar Suroto hingga dipanggil Presiden Jokowi, pekan lalu.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN Slamet Haryadi menyebutkan bahwa mahalnya harga pakan, yaitu jagung menyebabkan peternak kewalahan. Namun, tidak bisa serta merta meminta agar harga jagung turun. 

Sebenarnya kata Slamet,  yang terjadi karena kartelisasi oleh perusahaan-perusahaan besar.  "Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) sudah menemukan ada kartel. Tapi pemerintah tidak tegas menyikapi ini," kata Slamet.

Baca Juga: Suroto Digeruduk Peternak Marah, "Jagung dari Presiden, Kapan Datangnya?"

Slamet menyayangkan kartelisais ini tidak bisa diatasi hingga sekarang. "Seperti buang angin, faktanya ada tapi tidak diketahui, saling melindungi," katanya.


Karena itu, menurut Slamet, soal harga telur dan pakan ternak tidak bisa diselesaikan secara instan hanya sekadar menurunkan harga. Namun butuh ketegasan pemerintah. 

Sementara Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi berterus terang bahwa soal harga telur dan pakan ternak, telah terjadi simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan antara "tuan besar", birokrasi dan kekuatan politik.

Harga dikendalikan oleh pengusaha besar. "Siapa yang punya kendali kan  tuan besar. Jujur saja," katanya. Hal ini persis terjadi tahun lalu terhada ayam pedaging.  "Kita semua tidak bisa bersikap tegas," tambahnya. "Tidak usah ngomong panjang, faktanya memang begitu."

Karena itu, kata Dedi, bisa saja bermitra tapi jangan mau diatur-atur oleh "tuan besar". Namun Dedi tidak spesifik menyebut siapa tuan besar dimaksud. 

Sementara itu, pihak Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa jumlah jagung untuk pakan ternak mencapai 2,3 juta ton dan itu cukup.

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19