Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Peruri dan Telkom Uji Coba Meterai Elektronik di Bank BUMN

Senin, 20 September 2021 | 13:37 WIB
peruri-dan-telkom-uji-coba-meterai-elektronik-di-bank-bumn
Desain Baru Materai Rp 10.000 (Sumber: (Dok. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menggandeng Telkom untuk menyiapkan teknologi dan infrastruktur penggunaan meterai elektronik.

Kedua BUMN itu akan menguji coba penggunaan meterai elektronik di lingkungan Telkom dan bank BUMN. Yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Sektor perbankan di pilih karena memiliki transaksi keuangan digital yang tinggi.

"Oleh karena itu, sebelum melaksanakan go-live secara nasional kita perlu memastikan bahwa sistem yang disediakan berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Direktur Utama Peruri Dwina S. Wijaya dalam acara peluncuran meterai elektronik, Sabtu (18/9/2021).

“Maka, kita awali dengan piloting di lingkungan BUMN terlebih dahulu. Harapannya agar nanti lebih siap ketika digunakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga: Meterai Elektronik Akan Berlaku, Kenali 3 Jenis Meterai di Indonesia

Jika uji coba berhasil, meterai elektronik atau e-meterai akan diterapkan di berbagai transaksi elektronik masyarakat, yang masuk dalam kategori transaksi yang dikenakan bea meterai.

Dwina menjelaskan, penerapan e-meterai ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik. Serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan tarif bea meterai yang berlaku saat ini.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penggunaan e-meterai adalah bagian dari langkah Indonesia masuk ke ekosistem digital. Erick berharap seluruh kementerian dan lembaga serta BUMN mendukung program tersebut.

“Kita sebagai Negara dan BUMN harus bisa berada dan beradaptasi dalam ekosistem digital. Khususnya Peruri yang diharapkan dapat tetap eksis di posisinya,” ujar Erick Thohir dalam siaran pers, dikutip Senin (20/9/2021).

“Termasuk dalam membuat tanda tangan digital, bitcoin atau e-money yang sudah kita bicarakan. Begitu pula, e-meterai yang hanya menjadi bagian terkecil dari ekosistem digital milik BUMN,” pungkas dia.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19