Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Rocky Gerung Sebut Presiden Sedang Diuji Sengketa Tanah, Butuh Political Will Pemerintah

Senin, 20 September 2021 | 11:37 WIB
rocky-gerung-sebut-presiden-sedang-diuji-sengketa-tanah-butuh-political-will-pemerintah
Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon berkunjung ke rumah akademisi Rocky Gerung di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/9/2021) (Sumber: instagram @fadlizon)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akademisi Rocky Gerung meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantu rakyat yang terlibat sengketa tanah dengan perusahaan besar atau korporasi. Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Fadli Zon, Sabtu (18/9/2021).

Saat itu, Fadli yang merupakan anggota DPR Dapil Bogor sedang mengunjungi rumah Rocky.

Tanah di atas berdirinya rumah Rocky itulah yang menjadi objek sengketa dengan Sentul City, di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam video itu, Rocky menjelaskan masalah sengketa tanah membutuhkan political will dari pemerintah. Pasalnya, 90 persen kasus yang dilaporkan kepada Komnas HAM merupakan sengketa tanah.

"Jadi, poin saya selalu mumpung Presiden masih punya sisa 3 tahun, dia lakukan hal yang betul-betul keinginan rakyatnya. Bukan keinginan oligarki, itu dasarnya," kata Rocky dikutip Senin (20/9/2021).

Baca Juga: Belajar dari Kasus Sentul City vs Rocky Gerung, Ini Tips Hindari Sengketa Tanah

"Dia (Presiden) diuji sebetulnya. Mau meninggalkan legacy (warisan) bahwa dia dipilih oleh rakyat atau dia akan dikenang sebagai boneka oligarki atau sekadar petugas partai," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai, kunci penyelesaian sengketa tanah Rocky dengan Sentul City ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lantaran, semua penerbitan, penghapusan, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah tercatat lengkap di kementerian tersebut.

Menurut Dewi, secara de facto lahan di kawasan tersebut sudah ditempatkan warga sejak lama. Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa SHGB terbit di atas lahan yang belum jelas kepemilikannya.

Penulis : Dina Karina | Editor : Fadhilah

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19