Kompas TV bisnis kebijakan

Pembahasan RUU KUP Masih Alot, Sejumlah Fraksi Pertanyakan Keberhasilan Tax Amnesty

Senin, 20 September 2021 | 09:54 WIB
pembahasan-ruu-kup-masih-alot-sejumlah-fraksi-pertanyakan-keberhasilan-tax-amnesty
Ilustrasi Pemabahasan RUU KUP terkait tax amnesty masih alot (Sumber: SHUTTERSTOCK)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembahasan Rancangan  Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru masih alot. Hal ini terlihat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi DPR.

Melansir dari Kontan.co.id, sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/983 tersebut.

Agenda  untuk menggelar kembali pengampunan pajak (tax amnesty) atau pengungkapan pajak sukarela masih menjadi poin yang memunculkan pro-kontra di kalangan fraksi DPR.

Fraksi PPP menilai, tax amnesty menjadi moral hazard karena bisa dipakai untuk sarana pencucian uang. Bahkan, untuk Fraksi Gerinda sampai meminta jaminan pemerintah ihwal keberhasilan program itu untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Keraguan dari keberhasilan tax amnesty jilid kedua ini didasarkan pada tax amnesty  di tahun 2016-2017 yang dinilai kurang optimal.  

Sementara, Fraksi Golkar setuju tax amnesty digelar lagi. Namun syaratnya, tarifnya jangan terlalu tinggi supaya program ini diminati oleh wajib pajak.

Baca Juga: Komisi XI DPR Minta RUU KUP Harus Pro UMKM

Selain tax amnesty, Fraksi Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) menyoal rencana  penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, hingga jasa pelayanan keagamaan. Mereka meminta agar rencana itu dibatalkan.

Ecky Awal Mucharam dari Fraksi PKS menyatakan bahwa poin yang dikecualikan di UU KUP itu merupakan hak dasar masyarakat.

Di luar sikap dan pandangan fraksi DPR, Wakil Ketua Hipmi Anggawira berharap DPR dan pemerintah agar menimbang masak-masak rencana untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini Rp 4,8 miliar. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19