Kompas TV nasional hukum

Komnas HAM Kirim Surat ke Presiden untuk Bahas Nasib Pegawai KPK

Minggu, 19 September 2021 | 23:45 WIB
komnas-ham-kirim-surat-ke-presiden-untuk-bahas-nasib-pegawai-kpk
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021). (Sumber: Tribunnews.com/Gita Irawan)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyebut telah mengirimkan surat untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tujuannya, membahas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta polemik nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos.

"Sebelum mengirim surat substansi, kami sudah kirim surat untuk ketemu lalu kami berikan surat keputusan rekomendasi dan eksekutif, jauh-jauh hari sebelum dinamika saat ini," kata Choirul Anam, Minggu (19/9/2021).

Dia menuturkan, banyak kasus yang diterima dan kemudian ditangani oleh Komnas HAM. Bahkan, ada beberapa kasus khusus dibahas langsung bersama Presiden Jokowi.

Baca juga: KPK Diminta Laksanakan Rekomendasi Ombudsman Terkait Maladministrasi TWK

"Seperti tradisi kasus-kasus sebelumnya, kami juga bertemu dengan Presiden. Mungkin memang tidak semua kasus tapi tentunya kasus yang mendapat perhatian publik secara luas agar basis negara kita tetap ada," jelasnya.

Apalagi, dalam kasus ini Komnas HAM juga telah memiliki bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksaan tes TWK pegawai KPK untuk ditunjukkan langsung kepada presiden.

"Kami kepingin langsung menunjukkan bukti-buktinya karena memang ada beberapa hal yang sifatnya dilaporan, disampaikan kepada publik, dirilis kami," ucap Choirul.

"Sudah kami sampaikan (dalam surat) the executive summary, buktinya, pasalnya dan sebagainya. Kami kira sesuai kasus FPI, kasus Papua, kami hadirkan fakta. Dari itu, penting menjadi fundament bagaimana kita sebagai bangsa dan negara letakkan asas kemanusiaan sebagai spirit tata kelola negara," tambahnya.

Baca juga: Polemik TWK, AJI Desak Presiden Jokowi Perintahkan KPK Ikuti Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman

Penulis : Baitur Rohman | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19