Kompas TV internasional kompas dunia

Kaum Perempuan Afghanistan Berunjuk Rasa di Kabul Menyusul Penutupan Kementerian Urusan Perempuan

Minggu, 19 September 2021 | 23:00 WIB
kaum-perempuan-afghanistan-berunjuk-rasa-di-kabul-menyusul-penutupan-kementerian-urusan-perempuan
Perempuan Afghanistan berunjuk rasa hari Minggu 19 September menuntut hak yang lebih baik bagi perempuan di depan bekas Kementerian Urusan Perempuan di Kabul, pada 19 September 2021. (Sumber: Straits Times via AFP)

KABUL, KOMPAS.TV - Sekitar dua lusin aktivis perempuan menggelar unjuk rasa di luar gedung eks-Kementerian Perempuan Afghanistan pada hari Minggu (19/09/2021).

Gedung Kementerian Perempuan itu sendiri telah diganti Taliban yang berkuasa di Kabul, menjadi Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat.

Staf perempuan kementerian urusan perempuan mengatakan mereka mencoba untuk kembali bekerja di kementerian selama beberapa minggu sejak pengambilalihan Taliban bulan lalu, hanya untuk disuruh pulang.

Tanda di luar Kementerian Urusan Perempuan telah diganti dengan Kementerian Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.

“Kementerian Perempuan harus diaktifkan kembali,” kata Baseera Tawana, salah satu pengunjuk rasa, , seperti dilansir Straits Times, Minggu (19/09/2021).

"Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia."

Ketika Taliban berkuasa dari 1996-2001, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah dan perempuan dilarang bekerja dan bersekolah.

Baca Juga: Taliban Dirikan Kementerian Khutbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Maksiat

Seorang pria Afghanistan di depan bekas gedung Kementerian Perempuan di Kabul, Afghanistan, Sabtu, 18 September 2021. Taliban mendirikan Kementerian Khotbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Maksiat di gedung bekas Kementerian Perempuan (Sumber: AP Photo/Bernat Armangue)

Selama periode itu, Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat dikenal sebagai polisi moral kelompok tersebut, menegakkan interpretasinya terhadap syariah yang mencakup aturan berpakaian yang ketat dan eksekusi serta cambuk di depan umum.

Protes itu terjadi sehari setelah beberapa siswi anak-anak kembali ke sekolah dasar dengan kelas yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi gadis-gadis yang lebih tua cemas karena belum adanya kejelasan tentang apakah dan kapan dapat melanjutkan sekolah mereka.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV/Straits Times/Reuters


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19