Kompas TV internasional kompas dunia

Mantan PM Malaysia Najib Razak Hendak Maju Lagi dalam Pemilu kendati Terjerat Kasus Korupsi

Minggu, 19 September 2021 | 21:49 WIB
mantan-pm-malaysia-najib-razak-hendak-maju-lagi-dalam-pemilu-kendati-terjerat-kasus-korupsi
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Banding di Putrajaya, Malaysia, Senin, 5 April 2021. Sidang kali ini mendengarkan banding oleh Najib untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun terkait penjarahan besar-besaran dana investasi negara 1MDB yang menjatuhkan pemerintahannya pada 2018. (Sumber: AP Photo / Vincent Thian)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan bahwa ia masih mungkin akan maju dalam pemilihan umum (Pemilu) 2023 mendatang untuk menjadi anggota parlemen.

Najib dihukum 12 tahun penjara pada tahun lalu atas dakwaan korupsi. Salah satu kasus yang menjerat Najib adalah penyelewengan dana negara dari 1Malaysia Development Berhad, BUMN Malaysia yang kini ditutup.

Setelah didakwa, Najib masih berstatus anggota parlemen. Namun, Konstitusi Malaysia melarangnya maju lagi dalam pemilihan umum kecuali ia mendapatkan grasi atau penangguhan hukuman.

Najib sendiri menyangkal bahwa dirinya terlibat korupsi dan telah mengajukan banding terhadap putusan hakim.

Baca Juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Ajukan Banding atas Hukuman yang Dijatuhkan Kepadanya

Pada Sabtu (19/9/2021) lalu, Najib menyebut ia akan menantang diskualifikasinya dari pemilihan anggota parlemen.

“Itu (pencalonan) tergantung interpretasi hukum, Konstitusi, dan apa pun yang terjadi dalam pengadilan,” kata Najib dalam wawancara dengan Reuters sebagaimana dikutip dari The Straits Times.

“Setiap politisi yang ingin memainkan peranan akan menginginkan kursi di parlemen,” imbuhnya. Namun, Najib enggan merinci bagaimana ia akan meloloskan diri dari larangan Konstitusi.

Partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), kembali berkuasa dan memungkinkannya meraih dukungan yang dibutuhkan.

UMNO, partai yang berkuasa selama enam dekade hingga dikalahkan koalisi Pakatan Harapan pada 2018 lalu, kembali berkuasa seiring dengan terjadinya krisis politik di Malaysia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19