Kompas TV nasional sosial

Apakah Pegawai PT KAI Termasuk PNS? Ini Penjelasannya

Minggu, 19 September 2021 | 14:10 WIB
apakah-pegawai-pt-kai-termasuk-pns-ini-penjelasannya
Ilustrasi Layanan Angkutan Barang PT KAI (Sumber: www.kai.id)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka lowongan besar-besaran pada 2021 ini. PT KAI membuka lowongan berbagai posisi mulai dari masinis hingga staf pelayanan. Lowongan kerja tersebut diperuntukkan bagi berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMA/K hingga S1.

Namun, apabila mendaftar sebagai pegawai PT KAI, apakah nantinya diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS)?

Sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN), status kepegawaian PT KAI tidaklah sama dengan PNS. Pegawai BUMN bukanlah PNS dan hak serta tunjangan mereka ditentukan melalui perjanjian kerja bersama.

Baca Juga: Buka Lowongan Kerja untuk SMA Hingga S1, Ini Kisaran Gaji Pegawai PT KAI

Melansir Hukumonline, tadinya pegawai perkeretaapian disamakan dan mesti tunduk dengan ketentuan kepegawaian PNS. Namun, hal ini berubah setelah diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

PP itu menegaskan bahwa karyawan BUMN tidak lagi tunduk kepada aturan yang mengikat PNS. Dalam pasal 95 peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa status kepegawaian pegawai BUMN sebagai berikut:

1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Meskipun demikian, pegawai PT KAI tetap diberikan berbagai tunjangan seperti tunjangan anak istri, tunjangan transportasi, tunjangan rekreasi, dan lain-lain.

Untuk saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur kepegawaian karyawan BUMN termasuk PT KAI. Jadi, hal-hal terkait hak-hak pekerja seperti tunjangan dan dana pensiun mengikuti peraturan ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja bersama, peraturan BUMN yang bersangkutan, serta perubahan-perubahan yang termuat di UU Cipta Kerja.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19