AS Dorong Negara-Negara Muslim Jalin Hubungan dengan Israel

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintahan Joe Biden mendorong negara-negara Arab atau yang berpenduduk mayoritas Muslim untuk menjalin hubungan dengan Israel. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken pada Jumat (17/9/2021).

Blinken menyampaikannya dalam pertemuan untuk memperingati "Abraham Accords", sebuah perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara yang belum mengakuinya yang digulirkan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump.

Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain merupakan negara pertama yang menyambut upaya normalisasi itu pada Agustus 2020. Kemudian, Maroko, Sudan, dan Kosovo menyusul.

Blinken juga menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh AS untuk memperkuat perjanjian tersebut. Penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak masuk dalam rencana yang disampaikan AS.

“Pertama-tama, kami akan bantu menjaga hubungan Israel yang semakin meningkat dengan Bahrain, Maroko, Uni Emirat Arab, serta Sudan yang telah menandatangani 'Abraham Accords' juga Kosovo yang menjalin hubungan dengan Israel pada awal tahun,” kata Blinken sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Baca Juga: Tak Mau Terlibat Apartheid, Siswa Israel Cari Suaka ke Inggris

Selain itu, pemerintahan Biden disebut juga akan memperkuat hubungan Israel dengan Mesir dan Yordania. Mesir tercatat menormalisasi hubungan dengan Israel pada 1979, sedangkan Yordania pada 1994.

“Kami akan mendorong lebih banyak negara untuk mengikuti contoh UEA, Bahrain, dan Maroko. Kami ingin memperluas diplomasi damai ini demi kepentingan negara-negara di wilayah ini (Arab) serta di seluruh dunia agar Israel diperlakukan seperti negara lain,” kata Blinken.

Perjanjian "Abraham Accords" diinisiasi oleh pemerintahan pendahulu Joe Biden, Donald Trump. Pemerintahan Trump mendesak pengakuan Israel sebagai langkah awal untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina serta terwujudnya solusi dua negara.

Sementara itu, Palestina mengecam perjanjian tersebut pada tahun lalu. Perjanjian itu disebut sebagai sebuah "tikaman dari belakang" terhadap Palestina.

Blinken mengatakan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara yang belum mengakuinya, akan menguntungkan Palestina.

Namun pada kenyataannya, normalisasi hubungan tidak berdampak banyak terhadap kehidupan warga Palestina. Israel terus memperluas pemukiman khusus Yahudi di Tepi Barat, tetap mempertahankan blokade terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung 14 tahun, dan melanjutkan kebijakan penghancuran rumah dan pengusiran warga Palestina dari Yerusalem Timur.

Baca Juga: Israel Penjarakan Ribuan Warga Palestina termasuk Anak-Anak, Sebagian Tanpa Proses Pengadilan