Kompas TV internasional kompas dunia

MK Afrika Selatan Tolak Batalkan Hukuman, Mantan Presiden Jacob Zuma Harus Dipenjara

Sabtu, 18 September 2021 | 03:05 WIB
mk-afrika-selatan-tolak-batalkan-hukuman-mantan-presiden-jacob-zuma-harus-dipenjara
Mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Nkandla, provinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, Minggu (4/7/2021). Setelah menjalani hukuman 2 bulan penjara, Zuma dibebaskan bersyarat dengan alasan penyakit yang dirahasiakan. (Sumber: AP Photo/Shiraaz Mohamed, File)

JOHANNESBURG, KOMPAS.TV – Pengadilan tertinggi Afrika Selatan pada Jumat (17/9/2021) menolak permohonan mantan Presiden Jacob Zuma (79) untuk membatalkan hukuman penjara 15 bulan karena dinilai telah menghina pengadilan.

Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan tersebut dengan menyatakan bahwa Zuma harus dipenjara lantaran menolak bersaksi di komisi penyelidikan korupsi yang merajalela di pemerintahan dan di perusahaan milik negara saat ia menjabat sebagai presiden Afrika Selatan pada 2009-2018.

Hakim Sisi Khampepe membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi di Johannesburg, Jumat. Putusan untuk tetap menghukum Zuma itu, katanya, merupakan keputusan mayoritas 5 hakim dari total 7 hakim.

Zuma berargumen, hukumannya tak tepat karena ia telah dipenjara tanpa sidang dan hukuman itu dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Dalam putusan itu, ketujuh hakim menyatakan, Zuma menolak berpartisipasi dalam kelanjutan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang membuatnya dipenjara. Zuma lalu berupaya membuka kembali kasus itu setelah diputuskan.

“Tangan Mahkamah Konstitusi terikat dan Tuan Zuma sendiri yang mengikatnya,” tegas Hakim Khampepe seperti dilansir dari Associated Press.

Zuma, yang dipaksa mundur dari kursi presiden pada 2018 karena diduga terlibat korupsi, masih memiliki dukungan berarti di sejumlah wilayah Afrika Selatan dan di partai Kongres Nasional Afrika (ANC).

Baca Juga: Dianggap Hina Pengadilan, Mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma Ditahan

Zuma dipenjara pada Juli setelah melakukan aksi walk out di tengah-tengah persidangan perselisihan dengan komisi yudisial yang telah berlangsung lama. Pasca insiden itu, Zuma menolak muncul lagi.  

Setelah menjalani dua bulan masa hukumannya, Zuma diberikan pembebasan bersyarat dengan alasan penyakit yang dirahasiakan. Pembebasannya dari penjara dipertanyakan kalangan oposisi yang menyebut bahwa prosedur hukum tidak diterapkan dengan benar.

Para penjarah tampak berkumpul di depan sebuah pusat perbelanjaan yang terbakar di sebuah ruas jalan di Durban, Afrika Selatan, Senin (12/7/2021). (Sumber: AP Photo/Andre Swart, File)

Penulis : Vyara Lestari | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Associated Press


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19