Kompas TV nasional berita utama

PDIP Menilai Ada Terminologi yang Keliru saat Krisdayanti Sampaikan soal Gaji Dewan

Jumat, 17 September 2021 | 20:59 WIB
pdip-menilai-ada-terminologi-yang-keliru-saat-krisdayanti-sampaikan-soal-gaji-dewan
Anggota DPR RI Krisdayanti. (Sumber: Instagram/@krisdayantilemos)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memanggil Krisdayanti menyoal polemik gaji Anggota DPR yang diungkapkannya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

PDI Perjuangan mengatakan, ada terminologi keliru saat Krisdayanti menyampaikan perihal gaji, tunjangan, dan sejumlah dana kegiatan yang diterima Anggota DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompas TV, Jumat (17/9/2021).

“(Pemanggilan terhadap Krisdayanti -red) Hanya sekedar klarifikasi terminologi yang digunakan, karena gaji dan tunjangan itu tidak sama dengan dana-dana kegiatan,” ujar Hendrawan Supratikno.

Hendrawan lebih lanjut menyampaikan, pemanggilan terhadap Krisdayanti dilakukan lebih pada kepentingan agar apa yang disampaikan ke masyarakat tidak salah.

Baca Juga: Blak-blakan, Krisdayanti Ngaku Gelontorkan Rp3 Miliar untuk Nyaleg

“Jadi di fraksi kami itu terbuka ya, jadi pimpinan fraksi akomodatif dan menjelaskan, ini loh konsep yang betul seperti ini,” ujar Hendrawan.

“Jadi jangan disampaikan secara salah kepada masyarakat sehingga muncul pandangan-pandangan yang berbeda. Karena dana aspirasi itu pikirnya kita mempunyai sekian puluh miliar kemudian dibagi ke proyek-proyek. Bukan itu,” imbuhnya memaparkan.

Menurut hemat Hendrawan, Krisdayanti telah menyamakan semua yang masuk ke rekeningnya sebagai pendapatan bagi semua anggota dewan. Padahal, kata Hendrawan, ada perbedaan konsep antara gaji dan tunjangan dengan dana kegiatan.

“Nah, Mbak KD ini dalam jawabannya itu sepertinya menyamakan, jadi semua rekening transfer ke rekening yang masuk itu dianggap pendapatan. Padahal beda antara gaji dan tunjangan yang besarnya sekitar 65 juta dan dana-dana kegiatan yang diberikan apabila anggota dewan pergi ke daerah pemilihan,” jelas Hendrawan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Peristiwa

Pekan Depan ASN Dilarang Cuti!

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:51 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
13:11
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19