Kompas TV nasional peristiwa

Pegawai Korban TWK Buka Kantor Darurat Depan Gedung KPK

Jumat, 17 September 2021 | 19:48 WIB
pegawai-korban-twk-buka-kantor-darurat-depan-gedung-kpk
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid. (Sumber: Instagram Narasi Newsroom)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah Pegawai KPK nonaktif dan pegiat antikorupsi hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Selatan. Mereka pun membuka “kantor” yang dinamakan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi.

Kantor darurat itu dipasang di depan gerbang parkir gedung ACLC KPK. Para pegawai nonaktif dan aktivis, meletakkan sebuah kursi dan meja sebagai tanda kantor. Di meja tersebut tertulis kertas bertuliskan “Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi”.

Di sebelah meja terdapat kotak kontainer yang bertuliskan “Surat untuk Presiden”. Kotak ini dimaksudkan untuk warga yang ingin mengirim surat kepada presiden terkait isu pemberhentian pegawai KPK akibat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Baca Juga: KPK Berhentikan 56 Pegawai Tak Lolos Tes Peralihan ASN

Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis dan pegawai KPK nonaktif  tampak bergantian memberikan orasi.

Mereka juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah memberikan pernyataan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, tidak boleh merugikan pegawai. Nyatanya, saat ini pimpinan KPK telah memutuskan memberhentikan para pegawai per 1 Oktober 2021 mendatang.

“Melalui pembukaan Kantor Pemberantasan Korupsi Darurat kita ingin presiden secara moral bisa membantu teman-teman KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang abal-abal,” kata Penyidik KPK nonaktif Harun Al Rasyid, Jumat (17/9/2021).

Menurut Harun Al Rasyid, Presiden Joko Widodo semestinya mempunyai tanggung jawab moral dalam persoalan pemberhentian pegawai KPK.

Baca Juga: Pegawai KPK Korban TWK Mulai Bereskan Meja Kerja

“Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan dan kepala negara tentu dia mempunyai tanggung jawab moral,” paparnya.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19