Komisi B DPRD Jateng Usul Pencabutan Subsidi Pupuk

SEMARANG, KOMPAS.TV - Untuk mensejahterakan petani, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah  mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut subsidi pupuk.

Menurut pandangan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, subsidi pupuk yang diberikan kepada petani tidak berdampak pada kesejahteraan, jika hasil jual panen masih rendah. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, mengusulkan kepada pemerintah agar subsidi pupuk dicabut dan diganti dengan pembelian harga eeceran tertinggi (HET) gabah kering panen. Selama ini menurut Sumanto, harga eeceran tertinggi gabah masih rendah sehingga di sini petani dirasa tidak mendapat kesejahteraan dari hasil panennya.

"Makanya kami usul, bahwa subsidi ini dihapus saja. Subsidi pupuk, karena subsidi pupuk tidak meningkatkan pendapatan petani. Dari Rp 33 triliun yang seluruh Indonesia ini, ini dicabut, kemudian dialihkan gabah kering panennya yang ditingkatkan. Sekarang kan HPP-nya Rp 4.200, posisi kalo harga turun sampai Rp 3.200, Rp 3.400. Pendapatan mereka tidak lebih dari Rp 400 ribu itu kalo dihitung," tutur Sumanto.

Sumanto menilai harga eeceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian gabah petani dinilai masih rendah, dan semestinya harga eceran tertinggi (HET) diatas Rp 5.000. Belum lagi jika petani gagal panen akibat cuaca dan mengakibatkan kondisi petani semakin terpuruk.

#subsidipupuk #petani #dprdjawatengah