Kompas TV nasional peristiwa

Pakar Hukum Internasional: Kapal China di Perairan Natuna akan Terus Ada Sampai Kiamat

Jumat, 17 September 2021 | 10:14 WIB
pakar-hukum-internasional-kapal-china-di-perairan-natuna-akan-terus-ada-sampai-kiamat
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan kehadiran kapal perang milik China di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), Perairan Natuna Utara akan terus ada sampai kiamat terjadi.

Menurut Prof. Hikmahanto, hal tersebut terjadi lantaran China yang tidak mau tunduk terhadap putusan Permanent Court of Arbitration tahun 2016 dan hasil UNCLOS 1982.

"Sejak tahun itu banyak sekali pelanggaran, maka dari itu kayak begini (kapal China masuk ZEEI) sampai kiamat terjadi. Gak mungkin kita usir, gak mungkin. Ini di laut lepas," kata Prof. Hikmahanto dalam 'Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV', Jumat (17/9/2021).

Lebih lanjut, Prof. Hikmahanto menjelaskan munculnya kapal perang China di Perairan Natuna Utara sebagai klaim sepihak atas nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Padahal melalui putusan Permanent Court of Arbitration dalam South China Sea Tribunal 2016 bahwa klaim China tidak sah.

Terkait sengketa China dengan negara-negara ASEAN diputuskan bahwa negeri Tirai Bambu itu tidak memiliki hak atas Laut China Selatan.

"Tetapi sebagai negara, China gak mau tunduk sama aturan itu. Dia bilang saya sah kok. Sehingga dia perlu memunculkan dirinya di lapangan," jelasnya.

Bahkan, menurut putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 juga memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Baca Juga: Kapal Perang China Serbu Laut Natuna, PKS: Pemerintah Harus Tingkatkan Patroli

Artinya, di ZEE Indonesia berhak untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam
(SDA) hayati dan non-hayati yang melimpah demi pembangunan ekonomi negara. Termasuk oleh para nelayan.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19