Kompas TV nasional peristiwa

Mabes Polri Tegaskan Ada Sanksi bagi Polisi yang Reaktif Sikapi Aspirasi Warga

Kamis, 16 September 2021 | 23:15 WIB
mabes-polri-tegaskan-ada-sanksi-bagi-polisi-yang-reaktif-sikapi-aspirasi-warga
Salah seorang mahasiswa UNS yang ditangkap karena membentangkan poster saat kunjungan kerja Presiden Jokowi. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mabes Polri menyatakan bakal ada sanksi terhadap anggota kepolisian yang bertindak terlalu reaktif dalam menyikapi penyampaian aspirasi warga. Polisi bakal melindungi penyampaian aspirasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Tentu bagi aparat, oknum polisi yang melakjukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi,” tegas Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan, yang menjadi narasumber di Program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis (16/9/2021).  

Dia menyampaikan hal tersebut, ketika menjawab pertanyaan pembawa acara Aiman Witjaksono soal tindakan apa yang akan dilakukan kepolisian terhadap anggotanya yang bertindak berlebihan dalam pengamanan.

Baca Juga: Ditangkap karena Bentangkan Poster, Suroto: Kalo Gak Ada Saya, Pak Jokowi Gak Akan Tahu

Program Sapa Indonesia Malam mengangkat tema soal pengamanan polisi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo.

Sikap polisi memunculkan polemik karena dinilai berlebihan saat menangkap warga yang membentangkan poster pada saat kunjungan Presiden di Blitar dan Solo beberapa waktu lalu. Selain itu Polisi juga dinilai terlampau reaktif dengan menghapus mural yang menyindir pemerintah.

Terkait itu Ahmad Ramadhan menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat telegram kepada jajaranya, terkait dengan pengamanan kunjungan presiden.

 Surat bertanggal 15 September 2021 tersebut, kata Ramadhan, memuat empat poin.

“Pertama, kegiatan pengamanan pada saat kunjungan presiden dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif,” ujar Ramadhan.

Baca Juga: Pertenak Ayam yang Bentangkan Poster pada Jokowi Diundang ke Istana Presiden

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Ngopi

Nasib Anak Yang Lahir Di Penjara (4) - NGOPI

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19