Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

18 Asosiasi Pengusaha Sepakat Tolak Rencana Implementasi Pajak Karbon

Kamis, 16 September 2021 | 15:40 WIB
18-asosiasi-pengusaha-sepakat-tolak-rencana-implementasi-pajak-karbon
Ilustrasi: Emisi karbon dari pabrik. (Sumber: Kompas.id/Adrian Fajriansyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sebanyak 18 asosiasi pengusaha yang terdiri atas ratusan pengusaha sepakat menolak rencana implementasi pajak karbon. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Arsyad mengatakan, ada beberapa hal yang jadi pertimbangan para pengusaha, antara lain  penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik.  Utamanya bagi kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara.

”Pajak karbon akan membuat penambahan beban biaya bagi perusahaan sehingga membuat industri semakin tertekan, memperlemah daya saing industri, dan meningkatkan laju produk impor ke Indonesia,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, rendahnya tarif pajak karbon dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengurangan emisi karbon oleh industri guna menuju ekonomi hijau. 

Ahli transisi energi menganggap tarif pajak akibat emisi karbon harus sebesar dampak sosial yang diakibatkan. “Idealnya, besaran tarif harus setara dengan perhitungan dampak sosial yang diakibatkan terlepasnya setiap kilogram emisi karbon ke udara,” ujar Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Rabu (15/9/2021), dilansir dari Kompas.id. 

Sebelumnya, dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Panitia Kerja RUU KUP Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan  menunggu kesiapan dunia industri.

Baca Juga: Bappenas: Pemungutan Pajak Karbon Harus Akuntabel dan Transparan

”Hal ini merupakan bagian strategis dari upaya Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Implementasi pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sektor industri serta keselarasan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi,” kata Sri Mulyani.

Sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 41 persen pada tahun 2030 dalam penanganan perubahan iklim global.

Untuk itu, implementasi pajak karbon akan menjadi sinyal bagi perubahan perilaku para pelaku usaha menuju ekonomi hijau yang kompetitif.

”Penerapan pajak karbon perlu disinkronkan dengan carbon trading sebagai bagian dari peta jalan ekonomi hijau, harmonisasi dengan pajak berbasis emisi karbon, seperti pajak bahan bakar, sembari memperhitungkan dampaknya terhadap industri dan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Wisuda STP NHI Bandung

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19