Kompas TV bisnis ukm

Pengusaha Warteg Temui Jokowi, Minta Subsidi Listrik hingga Penundaan Cicilan Kredit Ke Bank

Kamis, 16 September 2021 | 14:48 WIB
pengusaha-warteg-temui-jokowi-minta-subsidi-listrik-hingga-penundaan-cicilan-kredit-ke-bank
Ilustrasi: warung makan/warteg (Sumber: (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) meminta pemerintah mempermudah warteg dan pedagang kecil lainnya, untuk mendapatkan kredit modal usaha dari bank.

Hal itu disampaikan saat Kowantata dan Asosiasi  pedagang lainnya, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (15/9/2021).

"Alhamdulillah dalam pertemuan kami dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 15 September 2021 di Istana Negara, bersama asosiasi pedagang lainnya, Presiden telah mendengarkan keluhan kami dan akan segera merealisasikan tuntutan kami," kata Ketua Kowantara Mukroni dalam siaran persnya, dikutip Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Penyaluran Dana BLT Warteg dan PKL Rp 1,2 Juta Akan Libatkan Asosiasi

Permintaan lainnya dari Kowantara adalah subsidi listrik, air, telepon, sembako dan kebutuhan lain yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

"Akibat sulitnya akses permodalan yang kondisi pandemi Covid-19, maka perlunya pemerintah mengeluarkan regulasi yang mempermudah untuk UMKM dalam hal ini warteg-warteg dimudahkan untuk memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau," ujarnya.

Kowantara juga meminta penundaan cicilan bagi pemilik warteg dan pedagang kecil lainnya. Yaitu cicilan pinjaman kendaraan di bank milik negara maupun swasta, lembaga keuangan non-perbankan, Pegadaian dan atau sejenisnya, hingga setahun ke depan.

Kemudian, pemutihan BI checking dan bunga tertunggak yang ditanggung para UMKM dan sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 1 tahun.

Baca Juga: Bantuan Rp1,2 Juta Untuk PKL-Warung Mulai Disalurkan, Medan Jadi yang Pertama

"Mempermudah dan memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM dan informal di seluruh Indonesia dengan memperlonggar persyaratan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB KUMKM RI, Program Kemitraan BUMN/BUMD, lembaga pembiayaan kementerian, serta lembaga keuangan pemerintah lainnya," sebut Mukroni.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19