Kompas TV nasional politik

KPU Usul Kampanye Pemilu 2024 Selama 7 Bulan, Mendagri Takut Terjadi Hal ini

Kamis, 16 September 2021 | 14:44 WIB
kpu-usul-kampanye-pemilu-2024-selama-7-bulan-mendagri-takut-terjadi-hal-ini
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian saat dengar pendapat dengan DPR RI. (Sumber: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak setuju dengan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyarankan agar kampanye Pemilu 2024 berlangsung 7 bulan. 

Menurut dia, usulan itu bila disetujui, maka akan menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Oleh sebab itu, diharapkan rangkaian waktu kampanye diperpendek. 

Baca Juga: KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 7 Bulan

"Dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama 7 bulan," kata Tito saat rapat bersama Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (16/9/2021). 

Ia mengimbau agar rangkaian kampanye itu cukup dilakukan selama empat bulan. 

"Kita ingin agar masa kampanye lebih pendek sehingga polarisasi atas nama demokrasi fine, tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," ujarnya. 

Terkait proses pengadaan dan pendistribusian logisitik, kata dia, sebaiknya itu dipisah dari rangkaian proses kampanye. 

"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," katanya. 

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan agar masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 7 bulan. Adapun waktunya dari 21 Oktober 2023 hingga 17 Februari 2024 mendatang. 

"Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023-17 Februari 2024 maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021).

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19