Kompas TV nasional berita utama

Era Jokowi Disebut Politikus PKS Seperti Orde Baru, Fadjroel: Oposisi Boleh, Tapi Jangan Berbohong

Kompas.tv - 16 September 2021, 12:27 WIB
era-jokowi-disebut-politikus-pks-seperti-orde-baru-fadjroel-oposisi-boleh-tapi-jangan-berbohong
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden. (Sumber: KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tegas meminta politisi Mardani Ali Sera tidak berbohong dengan seolah-olah paham situasi orde baru dan menyamakan dengan era Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Fadjroel Rachman dalam program Satu Meja, Rabu (15/9/2021).

“Anda tahu apa tentang orde baru, Anda nggak tahu apa-apa tentang orde baru. Kita nggak kenal kok siapa dia (Mardani Ali Sera) di masa orde baru,” tegas Fadjroel Rachman.

Fadjroel lebih lanjut menekankan respons atas penyampaian kritik yang terjadi dijaman orde baru dan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hal yang sangat berbeda.

“Di Orde Baru yang namanya (kritik), ini temen-temen nih, dihilangkan, dibuang seperti saya ke Nusa Kambangan, nggak ada sedikit pun apa yang terjadi hari ini sama dengan hal tersebut,” ujar Fadjroel Rachman.

Baca Juga: Presiden Jokowi ke Suroto: Kalau Nggak Ada Kamu Saya Tidak Tahu Kondisi di Bawah

“Anda (Mardani Ali Sera) berlebihan dan anda melebih-lebihkan, oposisi boleh tapi jangan berbohong. Anda berbohong, menyamakan apa yang kita kerjakan sekarang ini dengan orde baru, anda berbohong.”

Sebelumnya, politisi PKS Mardani Ali Sera mengatakan kehadiran Suroto di Istana setelah mengalami tindakan represif polisi karena membentang poster saat Jokowi melintas tak ubahnya seperti drama korea.

“Ini penyelesaian masalah yang tidak ke akarnya, sama seperti rumah yang bocor, sofanya digeser, bocornya tetap. Mungkin citranya Pak Jokowi baik tapi iklim penyampaian pendapatnya sudah rusak,” kata Mardani Ali Sera.

“Karena dengan (Suroto) datang atau dipanggil itu memberikan tekanan besar, padahal kalau dilihat isinya indah dan bagus sekali.”

Mardani menuturkan alangkah baiknya semua pihak memahami bahwa dengan adanya reformasi setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memberikan suara.

“Dan yang dilakukan itu seperti jaman orde baru dan itu mundur jauh ke belakang,” ucap Mardani Ali Sera.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai dengan diundangnya Suroto ke istana sebagai sebuah langkah maju.

Baca Juga: Di Balik Tekad Bentang Poster, Suroto: Orang Indonesia yang Bisa Menolong Peternak Hanya Pak Jokowi

“Ada pengakuan bahwa ada suatu kesalahan sebelumnya, tapi nggak cukup dengan itu. Yang paling penting adalah bagaimana dengan surat telegram,” ujar Asfinawati.

“Dua telegram setidak-tidaknya dari Kapolri yang menghalang-halangi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum Oktober 2020, itu korbannya ribuan, dalam dua tahun jadi sudah puluhan ribu itu ya 2019-2020,”

Termasuk, katanya, soal (pasal) penghinaan kepada penguasa yang dihidupkan kembali di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Saya nggak yakin Pak Jokowi senang dipanggil penguasa gitu bukan presiden,” kata Asfinawati.

“Saya selalu pingin ngetes gitu ya wahai penguasa, wahai penguasa, karena itu tendensinya bukan di masa demokratis, itu kan pasalnya kolonial tapi itu kan dihidupkan lagi.”



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.