Kompas TV nasional update corona

Pemerintah Izinkan Bioskop Buka, Apa Saja Syaratnya?

Rabu, 15 September 2021 | 18:54 WIB

KOMPAS.TV - Seiring dengan menurunnya kasus covid-19, pemerintah kembali memperbolehkan operasional bioskop. Guna memenuhi syarat untuk buka, sejumlah fasilitas mulai dipersiapkan.

Pemerintah kembali melakukan pelonggaran aturan PPKM level 3. Salah satunya izin buka operasional bioskop.

Namun sejumlah syarat harus dipenuhi, baik bagi pengelola maupun pengunjung.

Mengacu instruksi Mendagri, operasional bioskop boleh dibuka jika memenuhi 6 syarat, di antaranya:

1. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining kepada pengunjung dan pegawai
2. Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi
3. Pengunjung usia 12 tahun dilarang masuk
4. Dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop
5. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan
6. Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ditentukan oleh Kemenparekraf

Baca Juga: Jelang Pembukaan Kembali, Satgas Covid-19 Surabaya Asesmen Sejumlah Bioskop

Ada tambahan syarat bagi pengunjung, yakni mereka yang sudah menerima dua dosis vaksin covid-19.

Saat ini Satuan Tugas Satgas Covid-19 mulai melakukan asesmen atau penilaian terhadap fasilitas dan kesiapan bioskop.

Di Surabaya, Jawa Timur, asesmen tersebut meliputi pengecekan kelengkapan protokol kesehatan, fasilitas umum pendukung, serta tempat duduk pengunjung dan sirkulasi udara dalam gedung.

Setidaknya, ada 19 bioskop di Surabaya yang dilakukan asesmen. Evaluasi akan dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Menanggapi pembukaan bioskop, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta pihak manajemen wajib melakukan monitoring secara ketat. 

Sejumlah pelonggaran aturan dilakukan oleh pemerintah karena penanganan covid-19 mulai membaik.

Masyarakat tetap diimbau terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan serta tak lengah untuk mengantisipasi penularan kasus covid-19.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Kapal Kargo Diduga Tabrak Karang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:19 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19