Kompas TV nasional peristiwa

Direktur CBA: Peningkatan Kekayaan Pejabat Selama Pandemi Tidak Wajar dan Tak Tahu Malu

Rabu, 15 September 2021 | 15:39 WIB
direktur-cba-peningkatan-kekayaan-pejabat-selama-pandemi-tidak-wajar-dan-tak-tahu-malu
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). (Sumber: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai tidak wajar kenaikan kekayaan para pejabat negara di tengah pandemi selama dua tahun ini. Sebab secara umum,   ekonomi terpuruk gara gara corona,  namun ternyata pejabat pemerintahan Jokowi justeru  bertambah naik kekayaannya. 

"Padahal gara gara corona, perusahaan swasta atau para pengusaha banyak yang jatuh bangkrut, atau menuju ke arah kebangkrutan. 

Belum lagi rakyat dari menengah ke bawah, banyak yang kehilangan pekerjaan, atau tidak punya penghasilan dan jatuh miskin," kata Uchok kepada KOMPAS TV, Rabu (15/9/2021).

Meski pun  rakyat masih  masih untung karena mendapat bansos. Walaupun, kata Uchok,  cara mendapatkan bansos sangat tragedi, ada yang harus antri atau ada yang dapat bansos setelah dilempar dari mobil Presiden.

Baca Juga: Ketika Kekayaan Pejabat Negara Semakin Bertambah di Masa Pandemi


Menurut Uchok, peningkatan kekayaan ini sebetulnya memperlihat di kalangan pejabat terjadi difisit moral dan dan sudah tidak ada rasa malu.

"Mencari harta dan kekayaan saat rakyat banyak yang meninggal gara gara kena corona, dan pada susah buat cari makan sehari saja," tambahnya. 

selain itu, ujarnya,  kekayaan para pejabat itu memang aneh. Seharusnya rakyat yang makin kaya, bukan pejabatnya. Kalau pejabat itu pengelolaan uang dan program rakyat yang kembali kepada rakyat. "Kok ini, pejabat yang kaya sih, berarti ada yang salah dalam pengelolaan uang negara, atau APBN," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. 

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021) pekan lalu. 

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19