Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

BPK Temukan Risiko Kecurangan Dana PC PEN Rp29,4 T, Ini Kata Sri Mulyani

Rabu, 15 September 2021 | 05:30 WIB
bpk-temukan-risiko-kecurangan-dana-pc-pen-rp29-4-t-ini-kata-sri-mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan )

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya risiko kecurangan (fraud) pada penyaluran dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) tahun 2029, sebesar Rp29,4 triliun.

"Hasil pemeriksaan PC PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp29,4 triliun, yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi, dan efektivitas," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam workshop virtual anti korupsi, Selasa (14/9/2021).

Jumlah itu dihitung dari hasil pemeriksaan komprehensif atas 241 objek pemeriksaan. Yaitu 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Putusan DPR Soal Anggota BPK Periode 2021-2026 Digugat ke PTUN

BPK pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian, lembaga, maupun BUMN/BUMD untuk mengatasi masalah tersebut. Yaitu:

  • Menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur
  • Menyusun identifikasi barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19
  • Memprioritaskan anggaran untuk PC PEN
  • Menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif, pemenuhan serta pelaporan distribusi alat kesehatan
  • Melakukan pengujian harga, validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by address
  • Menyederhanakan proses serta mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir

Sementara itu, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, Selasa (14/9/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kerja BPK. Ia berterima kasih kepada BPK yang membantu pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Diecer, Padahal Masyarakat Susah karena Pandemi Covid-19

"Utamanya hari ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK serta para auditor BPK yang terus mengawal dan menjaga kita semua di dalam melaksanakan akuntabilitas publik dari penggunaan uang negara menghadapi krisis yang luar biasa dahsyat,” kata Sri Mulyani dikutip Rabu (15/9/2021).

Sri Mulyani pun meminta kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk selalu menindaklanjuti temuan BPK.

Penulis : Dina Karina | Editor : Vyara Lestari

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19