Kompas TV internasional kompas dunia

Dinilai Singkirkan Perempuan dari Ruang Publik, PBB Desak Taliban Hormati Hak Perempuan Afghanistan

Kompas.tv - 14 September 2021, 17:24 WIB
dinilai-singkirkan-perempuan-dari-ruang-publik-pbb-desak-taliban-hormati-hak-perempuan-afghanistan
Perempuan Afghanistan berkumpul untuk menuntut hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban dalam sebuah protes di Kabul, Afghanistan, Jumat (3/9/2021). Pada Senin (6/9/2021), pemisahan antara mahasiswa perempuan dan laki-laki diterapkan di kampus-kampus. (Sumber: Associated Press)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Edy A. Putra

JENEWA, KOMPAS.TV - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding Taliban mengingkari janjinya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan representatif di Afghanistan. Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet menggarisbawahi kebijakan Taliban tentang hak perempuan yang secara bertahap "menyingkirkan mereka dari ruang publik".

"Berbanding terbalik dengan jaminan Taliban bahwa mereka akan menegakkan hak-hak perempuan, tiga minggu belakangan perempuan justru secara bertahap disingkirkan dari ruang publik," kata politisi asal Chile itu ketika membuka pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Senin (13/9/2021), sebagaimana dikutip Geo News.

Taliban sendiri mengumumkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan pada beberapa pekan terakhir. Di antaranya adalah meniadakan peran mereka dalam pemerintahan serta melarang perempuan menjadi atlet.

Baca Juga: Alasan Taliban Tak Ada Menteri Perempuan di Pemerintahan Afghanistan

Pada Selasa (7/9), Taliban mengumumkan susunan kabinet interim tanpa melibatkan satu pun perempuan. Juru bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi kemudian mengungkapkan alasan mengapa mereka tak akan mengisi pemerintahan dengan perwakilan perempuan.

"Perempuan tak perlu berada di kabinet. Mereka seharusnya melahirkan saja,” kata Hashimi kepada Tolo News.

Taliban kembali disorot ketika mereka melarang perempuan menjadi atlet, khusunya di olahraga kriket.

“Dalam kriket, mereka mungkin menghadapi situasi di mana wajah dan tubuh mereka tidak tertutup. Islam tidak mengizinkan wanita terlihat seperti ini," kata Ahmadullah Wasiq, wakil kepala komisi kebudayaan Taliban, seperti dikutip dari SBS TV Australia.

Kebijakan Taliban yang melarang perempuan menghadiri sekolah yang sama dengan laki-laki pun dikritik. Taliban juga mewajibkan perempuan mengenakan pakaian "Islami" bila ingin menempuh pendidikan.

Akibat kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut, komunitas internasional didesak untuk aktif mengawasi penegakkan hak-hak perempuan Afghanistan. Bachelet meminta Dewan HAM PBB untuk membuat "mekanisme khusus" untuk mengawasi penegakan hak asasi manusia di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyatakan bahwa negaranya mendukung "kebijakan tegas" untuk memonitor hak asasi manusia di Afghanistan. "Kami mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan minoritas," katanya.

Baca Juga: Taliban Diyakini Akan Paksa Gunakan Burqa, Perempuan Afghanistan Protes Pakai Baju Tradisional

 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.