Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sejumlah Anggota DPR Tolak Perluasan PPN di Beberapa Sektor

Selasa, 14 September 2021 | 09:27 WIB
sejumlah-anggota-dpr-tolak-perluasan-ppn-di-beberapa-sektor
Ilustrasi pajak pertamabhan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan dan kesehatan. (Sumber: SHUTTERSTOCK)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana pemerintah apabila mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan dan kesehatan.

Penolakan ini mencuat saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ecky Awal Mucharam dari Fraksi Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) yang juga anggota Panja RUU KUP Komisi XI DPR RI menyatakan fraksinya menolak penerapan PPN atas sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa pelayanan keagamaan.

Penolakan ini karena kelima item yang akan kena pajak ini merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Menurutnya, selama ini kontribusi PPN terbesar dari konsumsi masyarakat.

“Jika pengenaan PPN diperluas, sudah pasti akan memberatkan masyarakat kebanyakan,” katanya saat Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Senin (13/9/2021).

Alih-alih memberi saran untuk menggenjot penerimaan pajak, Ecky justru meminta pemerintah untuk menaikkan threshold atau batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dari sebelumnya Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

"Ini untuk menambah konsumsi rumah tangga," pungkasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tambah Jabatan Wakil Menteri di Kementerian PPN

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Fauzi Amor, Anggota Panja RUU KUP dari Fraksi Partai Nasdem yang menolak rencana pengenaan PPN di beberapa sektor tersebut karena dianggap akan memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Untuk mengkompensasi penolakan tersebut, Fauzi mendorong pemeritah untuk mengejar pajak penghasilan (PPh) atas  perusahaan digital asing serta menyetujui usulan pajak karbon.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19