Kompas TV nasional aiman

Komnas HAM Bisa Apa? - AIMAN

Selasa, 14 September 2021 | 06:05 WIB

KOMPASTV - 7 September 2004. Aktivis HAM, Munir, tewas diracun di atas langit Rumania, Eropa. Munir terkonfirmasi dibunuh saat berada di pesawat Garuda Indonesia, dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda.

Tujuh belas tahun berlalu, kematian Munir masih jadi misteri. Sejumlah orang yang turut andil dalam pembunuhan, telah bebas dari penjara. Bahkan, Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang disangka memasukkan racun arsenik ke minuman Munir, telah meninggal dunia akibat Covid-19, pada 17 Oktober 2020. Namun, aktor intelektual alias dalang yang memberi perintah membunuh, belum terungkap hingga kini.

Kejadian kedua, yang juga menyisakan misteri, adalah kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Kerusuhan itu, bermula dari aksi unjuk rasa para pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo - Sandi di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Sarinah, Jakarta Pusat. Pasangan tersebut kalah dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Massa awalnya melakukan aksi damai. Beranjak malam, tiba-tiba datang kelompok di luar massa aksi sebelumnya, yang mencoba merangsek masuk ke depan Gedung Bawaslu. Mereka memprovokasi aparat. Kerusuhan pun tak terhindarkan. Tak hanya terjadi di sekitaran Gedung Bawaslu, namun juga di beberapa titik lokasi dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan. Dalam kerusuhan ini, 9 orang tewas. Hasil penyidikan polisi mengungkap, korban ditembak dari jarak dekat, oleh orang tak dikenal.

Dua kasus besar, dalam rentang waktu 15 tahun. Dalam investigasinya, jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono menemukan fakta, semua kejadian miliki pola yang sama. Rapi dan terencana. Bagaimana bisa? Dan, mengapa kasus-kasus ini seperti ‘gelap’ dan sulit diungkap? Aiman menelisiknya!

Mewawancarai Usman Hamid, salah satu mantan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Aiman mendapati fakta, memang ada operasi oknum intelijen saat itu. Sementara, untuk kasus tewasnya pendemo dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019, Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengungkapkan, kasus-kasus besar yang “menyebut” petinggi negara, relatif sulit diungkap. Terakhir, Aiman mewawancarai Taufan Dmanik, Ketua Komisioner HAM, soal tanggung jawab penyelesaian kasus-kasus HAM berat. 

Penulis : Anas Surya

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19