Kompas TV tekno internet

Sistem Keamanan Siber Indonesia Lemah, Perlu Ada Aturan untuk Perlindungan Data

Senin, 13 September 2021 | 20:52 WIB
sistem-keamanan-siber-indonesia-lemah-perlu-ada-aturan-untuk-perlindungan-data
Sapa Indonesia Malam membahas keamanan siber di Indonesia. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sistem keamanan siber Indonesia masih lemah, dan perlu adanya payung hukum berupa undang-undang untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik mengamankan sistemnya, demi menjaga kerahasiaan data pelanggan atau pengguna.

Penjelasan itu disampaikan oleh Pratama Persada, Pakar Keamanan Siber CISSREC, dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (13/9/2021).

Pratama menjelaskan, hacker memiliki tujuan yang beragam. Ada yang bertujuan untuk mencari uang, dan ada yang khsusus mencari data.

Per hari ini, kata Pratama ada 33.782 domain go.id yang diretas, ada 8800 IP adress yang berhasil diretas, dan 25 ribu lebih diubah tampilannya.

Baca Juga: Polri Koordinasi dengan Kominfo Soal Hacker China Bobol Sistem BIN dan Kementerian

“Bisa kita tarik kesimpulan bahwa domain go.id itu lemah sekali. Ada yang dari LIPI, Dumai Kota, Kejari Kebumen, Wonosobo Kabupaten, coba dicek itu. Itu semua terekspose sistemnya,” kata Pratama.

Jika tidak diantisipasi dengan aturan yang memaksa pemilik platform untuk mengamankan sistemnya, kebocoran pasti akan terus terjadi.

“Contohnya BPJS Kesehatan, yang disimpan adalah data masyarakat, bocor datanya. Sama negara enggak diapa-apain.”

Menurutnya, Indonesia memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang itulah yang nantinya bisa memaksa penyelenggara sistem elektronik mengamankan sistemnya.

Pratama mencontohkan aturan ketat tentang kerahasiaan data pribadi yang diterapkan di luar negeri.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


SINAU

Awas! Jangan Sampai Ular Masuk ke Rumah

Senin, 13 September 2021 | 20:21 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19