Kompas TV nasional peristiwa

Massa Geruduk DPRD DKI, Dukung Interpelasi Minta Formula E Dibatalkan

Senin, 13 September 2021 | 16:10 WIB
massa-geruduk-dprd-dki-dukung-interpelasi-minta-formula-e-dibatalkan
Kelompok masyarakat yang menamai diri mereka Forum Masyarakat untuk Keadlian unjuk rasa dukung interpelasi Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/9/2021). (Sumber: Kompas.tv/Hasya Nindita)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekelompok massa yang menyebut diri mereka "Aksi Jakarta Bergerak" mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/9/2021), untuk menolak penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2022.

Kelompok massa ini mendukung langkah penggunaan hak interpelasi anggota Dewan untuk membahas Formula E dan meminta Pemprov DKI tidak memaksakan gelaran Formula E yang direncanakan digelar pada 2022 mendatang. 

Kelompok yang menyebut diri Jakarta Bergerak itu menuntut agar Pemprov DKI tidak memaksakan menggelar Formula E pada 2022.

"Kami dari Aksi Jakarta Bergerak, suara rakyat bersatu sengaja datang ke Kantor DPRD yang kami minta, yang kami tuntut hari ini adalah dari rencana ajang balapan mobil Formula E yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan," kata Humas Jakarta Bergerak Siska Romondor kepada wartawan, Senin. 

Baca Juga: Kelompok Masyarakat Gelar Unjuk Rasa Dukung Interpelasi Sebut Tidak ada Urgensi Gelar Formula E

Ia mengatakan rakyat merasa kecewa karena menurut mereka ajang Formula E merupakan pemborosan uang rakyat. 

"Tuntutan dari kami adalah tolak dan batalkan Formula E. Balikin uang rakyat dan tolong diperiksa kemana aliran dana itu. Kembalikan kepada rakyat," ujarnya. 

Di masa pandemi Covid-19 ini, kata Siska, uang tersebut dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta. Ia menekankan saat ini masyarakat lebih butuh makan dari pada balapan.

"Kita tidak tahu kapan berakhirnya Covid itu. Tidak tahu 2020, 2022 atau kapan, kita belum tahu. Seharusnya dana yang begitu besar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta," katanya. 

"Kami perlu makan bukan balapan. Pandemi masih panjang, perut harus kencang bukan harus balapan mobil yang harus diutamakan," kata Siska.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19