Kompas TV nasional sosial

Kemenkeu: Pajak Pendidikan Tidak Diterapkan Tahun Ini

Minggu, 12 September 2021 | 09:34 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai PPN atas jasa pendidikan sebesar 7% pada Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP.

Namun Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah tidak akan menarik PPN untuk pendidikan dan sebagainya dalam tahun ini.

Saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Meningkatkan infrastruktur pendidikan hingga memastikan pembelajaran tetap berjalan dengan baik di masa pandemi covid-19.

Yustinus menambahkan, fasilitas pendidikan sekolah negeri tidak akan dikenakan pajak.

PPN juga akan dikenakan kepada sekolah yang tidak menjalankan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau tidak berorientasi nirlaba.

Misalnya, sekolah internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, asas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional.

Baca Juga: Amazon Tanggung 100 Persen Biaya Pendidikan 750.000 Pekerjanya

Di sisi lain, wacana pengenaan ppn pendidikan itu menuai polemik dan kritik dari sejumlah pihak.

Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dilansir dari Kompas.com menyatakan, PPN pendidikan, kesehatan, asuransi, itu sudah di luar akal sehat.

Di mana pemerintah justru memberikan subsidi di area ini. Saat disubsidi saja, banyak warga yang masih belum mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Pasien BPJS Kesehatan umumnya lebih sulit mendapat hak-hak itu.

Jadi kesempatan sekolah juga semakin berkurang, pendapatan semakin turun dan kesempatan bekerja akan berkurang karena mereka akan kalah bersaing.

Jadi kemiskinan akan menciptakan kemiskinan lagi melalui pendidikan yang tidak tercapai. 

Pembahasan pajak pendidikan dalam RUU KUHP itu hingga kini masih dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat panja DPR.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Wisuda STP NHI Bandung

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:28
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19