Biaya Membengkak, PKS: Perlu Investigasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS. TV – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan perlu ada audit investigasi serius mengenai membengkaknya anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan sampai proyek tersebut, justru merugikan rakyat.

“Perlu ada investigasi serius ada apa dengan kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam video kepada KompasTV, Sabtu (11/9/2021).

Dia khawatir, ketidakjelasan masalah malah membuat ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam permasalahan di proyek tersebut.

Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Kok Bisa?

“Bongkar, apa yang terjadi. Kenapa anggaran membengkak di kereta cepat Jakarta-Bandung?” tegas Mardani.

Dia menyatakan membengkaknya anggaran harus disoroti, apalagi kereta cepat tersebut bukanlah proyek yang mendesak atau diperlukan. Sebab untuk perjalanan Jakarta-Bandung sudah ada jalur kereta dan juga jalan tol.

“Aneh terkait kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudah ada tol, sudah ada kereta biasa, ada juga kereta cepat, dan sekarang membengkak.

Baca Juga: Ini Strategi KCIC Tekan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mardani mengingatkan, apa pun keputusan menyangkut proyek kereta cepat, haruslah menguntungkan rakyat.

“Jangan sampai rakyat nanti menanggung akibat kebijakan yang salah,” paparnya.

Terkait adanya investor baru dari Tiongkok, Mardani menyatakan, tetap perlu dikaji apakah kepentingan Indonesia telah ditempatkan sebagai yang utama.

“Dikaji berbasis nasional interest, kepentingan masyarakat utamanya,” katanya.

Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dollar AS atau Rp27 triliun (kurs Rp14.300).

Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dollar AS  atau Rp85 triliun menjadi 7,97 miliar dollar AS atau Rp113 triliun.

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya

Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya menjelaskan, tadinya pembengkakan biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai 3,8 miliar dollar AS hingga 4,9 miliar dollar AS.

Kebutuhan penambahan biaya proyek paling banyak terjadi pada biaya konstruksi sekitar 600 juta dollar AS hingga 1,25 miliar dollar AS dan pembebasan lahan sebesar 300 juta dollar AS.

"Ini memang tough sekali, karena jalurnya banyak dan luas. Masalah lahan juga melewati daerah komersial, bahkan ada kawasan industri yang direlokasi dan ini costly sekali untuk penggantiannya," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (01/09/2021).