Kompas TV nasional peristiwa

Kuasa Hukum Terlapor Bantah Inisiasi dan Paksa Korban MS Tandatangani Surat Damai

Sabtu, 11 September 2021 | 12:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa hukum terlapor atas kasus perundungan dan pelecehan seksual menyebut surat damai yang dikeluarkan KPI atas permintaan korban M-S dan keluarganya.

Pihak terlapor tidak pernah mengajukan surat damai karena menghormati permintaan pihak korban yang ingin menyelesaikan secara hukum.

Kuasa hukum terlapor R-T dan E-O menyebut pihaknya tidak pernah memaksa agar korban MS untuk menandatangani surat damai.

Menurutnya, korban M-S berserta keluarganya yang meminta mediasi kepada KPI dengan mempertemukan MS dan para terduga pelaku dan menyelesaikan permasalahan dengan surat damai.

Baca Juga: Jadi Trending Topic, Ketua KPI Beri Penjelasan soal Upin Ipin Propaganda Malaysia dan Saipul Jamil

Pihak terlapor menegaskan bahwa surat damai itu dikeluarkan oleh KPI atas permintaan korban M-S dan keluarganya.

“Saya harus tekanan inisiasi damai bukan datang dari kami damai itu hadir muncul dari saudara MS dan keluarganya sendiri. Dalam pernyataan pers saudara MS itu pintu damai itu tertutup sejak mereka melapor ke polisi. makanya kami menghormati proses hukum itu,”ujar Kuasa Hukum Terlapor Tegar Putuhena

Selain itu, kuasa hukum terlapor R-T dan E-O juga menyampaikan dalam surat damai MS meminta syarat agar para terlapor mencabut pendampingan hukum.

Hal ini yang dinilai janggal oleh para terduga pelaku. Sehingga kuasa hukum terduga pelaku atau terlapor akan tetap menyelesaikan kasus ini sesuai proses hukum yang tengah berjalan.

Video Editor: Mukhammad Rengga

Penulis : Theo Reza

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19