Kompas TV klik360 sinau

Simak! Cara dan Syarat Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Senin, 13 September 2021 | 09:54 WIB

KOMPAS.TV - Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai bila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta yang ingin mengajukan klaim JHT harus memenuhi kriteria, yaitu:

- Mencapai usia 56 tahun
- Mengalami cacat total tetap
- Berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK)
- Kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian (10% atau 30%)
- Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (baik WNI atau WNA)

Selain itu, sejumlah dokumen juga diperlukan sebagai syarat klaim JHT, di antaranya:

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (fisik maupun digital)
2. KTP
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Buku tabungan aktif
5. Paklaring/surat keterangan kerja
6. Formulir klaim JHT yang telah diisi
7. NPWP (jika ada)
8. Foto diri terbaru

Proses klaim bisa dilakukan secara offline dan online. Di masa pandemi Covid-19, tersedia layanan klaim JHT yang bisa diakses peserta tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu, bagaimana cara klaim JHT secara online? Berikut prosedurnya seperti dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Lakukan registrasi dan lengkapi data di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

2. Unggah semua persyaratan dokumen dan foto diri terbaru tampak depan (dalam format JPG, JPEG, PNG, PDF, maksimal 6 Mb).

3. Dapatkan konfirmasi data pengajuan, kemudian klik simpan.

4. Tunggu jadwal wawancara secara online yang akan dikirim melalui email.

5. Petugas akan menghubungi dan melakukan verifikasi atau wawancara melalui video call.

6. Peserta akan menerima saldo jht di rekening yang terdaftar

Untuk mengetahui status klaim, bisa melakukan proses pengecekan atau pelacakan melalui situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking. Pengaju klaim tinggal memasukkan nomor KPJ atau NIK, lalu klik informasi status klaim untuk melihat hasilnya.

Baca Juga: Cara Cek Status Subsidi Upah Rp1 Juta Melalui WhatsApp BPJS Ketenagakerjaan

(*)

Grafis: Agus Eko

Penulis : Gempita Surya

Sumber : diolah dari berbagai sumber




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19