Kompas TV nasional politik

Tak Ada Sanksi, Anggota DPR Jadi Malas Buat Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Selasa, 7 September 2021 | 18:11 WIB
tak-ada-sanksi-anggota-dpr-jadi-malas-buat-laporkan-harta-kekayaan-ke-kpk
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai banyaknya anggota DPR yang malas membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak ada sanksi apabila tak melakukannya.

Menurut dia, ketiadaan sanksi tersebut membuat mereka merasa tak bertanggungjawab untuk menyampaikan LHKPN terhadap lembaga antirasuah.

"Mungkin karena tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada anggota atau pejabat negara yang terlambat, atau tidak melaporkan LKHPN kecuali hanya dibutuhkan dan merasa diperbutuhkan," kata Bambang seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/9/2021). 

Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad Ingatkan Anggota DPR untuk Patuh Sampaikan LHKPN

Politikus Partai Golkar itu menyebut, pemberian sanksi terhadap wakil rakyat yang ogah membuat LHKPN itu harus segera diterapkan. 

"Menurut saya perlu juga dipikirkan cara-cara bagaimana mendorong kesadaran dengan tindakan atau peringatan atau aturan yang membuat mereka pasti melaporkan harta kekayaan," ucap Bambang. 

Ia mengimbau agar jajaran pimpinan KPK segera melakukan komunikasi dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR untuk menyusun sanksi yang diterapkan terhadap para anggota legislatif. 

Selain itu, pimpinan KPK juga perlu melakukan pembicaraan dengan ketua umum partai politik agar bisa memberikan peringatan kepada para kadernya untuk mematuhi aturan pembuatan LHKPN. 

"Kalau pimpinan partai atau ketum partai politik memerintahkan tenggat sekian, kalian tidak melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi, hukuman terberatnya adalah PAW (pergantian antar waktu)," kata Bambang. 

Sebelumnya, sebanyak 239 anggota DPR RI dilaporkan tak patuh memberikan dokumen LHKPN ke KPK. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19